Bagi Kami Visi dan Misi Jokowi Cukup Jelas

Perjanjian ini dipercaya dapat meningkatkan kualitas hubungan kedua negara secara signifikan dibandingkan (FTA) yang selama ini berlaku secara multilateral antara Korea Selatan dan negara-negara anggota ASEAN.

Dutabesar Korea Selatan Kim Chang-beom mengatakan, finalisasi draft CEPA sedang dilakukan sehingga dapat ditandatangani kedua negara dalam pertemuan di Busan, Korea Selatan, pada tanggal 25 November 2019.

Dalam wawancara dengan Republik Merdeka, Dubes Kim juga memberikan komentar mengenai susunan tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang baru dibentuk. Menurutnya tim ekonomi yang baru dibentuk sangat menjanjikan, terutama karena visi dan misi Presiden Jokowi sudah cukup jelas.

“Bagi kami, visi dan misi Jokowi cukup jelas. Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia; kedua, pembangunan sektor infrastruktur; serta ketiga adalah ekspor dan investasi. Ini semua adalah adalah persis apa yang kami tunggu-tunggu,” ujar Dubes Kim.

Berikut petikan wawancara itu:


Bagaimana perasaan Anda setelah kedua negara melewati 46 tahun hubungan bilateral?

Indonesia dan Korea adalah teman sejati dan sehati. Ini ekspresi yang sering saya kutip saat saya menyampaikan pidato, atau memberikan kuliah, pada teman-teman Indonesia. Kami merasa Indonesia dan Korea menjadi semakin dekat (getting closer and closer). Tidak hanya dalam hal perdagangan, investasi, dan sosial, tetapi juga people to people exchange dan lebih penting lagi adalah hati dan pikiran kita. Karena rakyat Indonesia, khususnya di antara generasi muda milenial semakin dekat dibandingkan sebelumnya. Kita menikmati status special strategic partnership. Di antara sepuluh anggota ASEAN hanya dengan Indonesia Korea memiliki hubungan ini. Ini menggambarkan arti penting dan nilai partnership kedua negara

Apa yang juga penting adalah bahwa Indonesia dan Korea memiliki nilai yang sama, demokrasi dan rule of law, human rights juga open and free trade. Indonesia dan Korea sudah sejak lama jalan bersama, tidak hanya secara bilateral, tetapi juga di kawasan dan di panggung global. Ini semacam snapshot dari hubungan bilateral kita.


Bisa Anda uraikan milestone penting dalam peningkatan kualitas hubungan kedua negara satu tahun terakhir?

Ada beberapa milestone penting yang telah kita capai sepanjang tahun ini. Pertama, kita memulai kembali negosiasi atas Indonesia-Korea CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang merupakan versi yang lebih besar dan lebih komprehensif dari FTA (Free Trade Agreement). Negosiasi IK CEPA dimulai pada 2012. Kita melakukan serangkaian negosiasi pada 2014. Tetapi dihentikan karena ada beberapa perbedaan yang signifikan antara kedua belah pihak. Kita sudah memutuskan untuk memulai kembali proses negosiasi awal Februari tahun ini.

Dalam waktu delapan bulan, kita berhasil mencapai kesepakatan secara umum, kita sebut substantial conclusion IK CEPA. Ini sudah diumumkan sebetulnya pekan lalu, 16 Oktober, ketika Menteri Perdagangan Korea, Yoo Myung-hee, mengunjungi Jakarta untuk menghadiri Indonesia Trade Expo in ICE, BSD City. Ia bertemu dengan (mantan) Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita. Menteri Perdagangan Korea, Menteri Perdagangan Indonesia, dan saya mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kedua Menteri Perdagangan menyampaikan penjelasan mengenai kemajuan dari negosiasi, dan kemudian mereka menandatangani sebuah dokumen untuk mengumumkan substantial conclusion dari IK CEPA.

Kita masih membersihkan beberapa agenda teknis, tuning up bahasa, dan beberapa detil kecil akan dirapikan. Diharapkan kita dapat menyelesaikan pekerjaan teknis untuk akhirnya menyimpulkan CEPA dan mudah-mudahan kita dapat mengumumkan kesimpulan akhir IK CEPA ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Busan untuk menghadiri ASEAN-Korean Special Summit yang akan diselenggarakan pada 25 dan 26 November.

Dalam waktu satu bulan mendatang diharapkan tim negosiasi kedua negara akan melanjutkan pekerjaan untuk membersihkan detail-detail kecil dan kemudian mempresentasikan finalisasi IK CEPA kepada pemimpin kedua negara ketika Presiden Jokowi bertemu Presiden Moon Jae-in, saya harapkan pada tanggal 25 November, sebagai pertemuan side line dalam event ASEAN-Korea Special Summit.

Milestone lainnya, pemerintah Indonesia semacam reborn karena kita baru menyaksikan pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua. Pemilihan umum telah dilaksanakan dengan sukses secara damai di bulan April tahun ini, sekarang kami menunggu kesempatan bekerja dengan pemerintahan yang baru. Tentu saja, presiden yang sama dengan line up yang berbeda dalam komposisi pemerintahan. Kami merasa ini adalah momentum peluang yang dapat digunakan kedua negara untuk charting out sebuah road map untuk lima tahun berikutnya. Kita bersyukur dengan hubungan bilateral yang merebak (blossoming) dalam lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan juga di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in.

Tetapi tetap masih ada ruang untuk pengembangan (room for improvement). Kita perlu memprioritaskan agenda kerjasama di samping menetapkan agenda nasional baru dan prioritas yang penting yang digariskan Presiden Jokowi. Kami sekarang bekerja untuk mewujudan rencana aksi di antara kedua Kementerian Luar Negeri. Diharapkan dapat menetapkan visi untuk lima tahun berikutnya. Kedua Kementerian Luar Negeri sekarang berkordinasi satu sama lain wewujudan plan of action yang akan didorong kedua pemimpin kita ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Moon Jae-in di Busan.


Apa yang sesungguhnya kita harapakan dari IK CEPA ini, dan bagaimana ia bisa membuat hubungan kedua negara menjadi berbeda dan lebih dibandingkan sebelumnya?

Pertama, kita tidak punya perjanjian bilateral terkait dengan kerjasama ekonomi yang komprehensif. Tetapi selama ini kita punya ASEAN-Korea FTA, yaitu antara Korea dan sepuluh negara anggota ASEAN. Ini sangat umum, tingkat liberalisasi rendah, reduksi dan eliminasi tarif juga masih rendah. Dengan itu kita membentuk IK CEPA yang memiliki tingkat liberalisasi yang lebih tinggi, lebih rumit, dan lebih luas. Biasanya, FTA melingkupi barang dan jasa. Tetapi kita sekarang menyentuh kerjasama ekonomi, intellectual property rights, tentu ada perbedaan signifikan dalam hal jasa, juga kita meliputi sector yang baru tumbuh seperti online, e-commerce, online game, dan sebagainya. Juga kita akan bergerak memasukkan mekanisme teknis untuk melihat transaksi bisnis antara kedua negara.

Diharapkan dengan berlakunya IK CEPA, peluang kerjasama akan semakin besar, dan barrier tarif untuk komunitas bisnis akan semakin berkurang. Itu yang pertama. Hal kedua, tentu saja, akan lebih atraktif dan menarik bagi kedua belah pihak. Komunitas bisnis akan memiliki peluang baru. Juga, IK CEPA memiliki mekanisme kerja untuk mengawasi setiap sektor kerjasama.

Saya tidak tahu kapan tepatnya, karena membutuhkan proses legal secara domestik di kedua negara. Indonesia baru menandatangani CEPA dengan Australia. Tetapi itu juga berlum berlaku, karena masih menunggu ratifikasi, dan sebagainya. Mungkin berlakunya IK CEPA dan IA CEPA akan sama-sama, atau IK CEPA akan sedikit lebih cepat. Untuk kebaikan komunitas bisnis di kedua negara, penting untuk mengaplikasikan CEPA ini secepat mungkin, daripada menghabiskan seluruh waktu di parlemen. Tetapi bagaimana pun juga, ada mekanisme kerja untuk mengawasi implementasi apakah itu terkait sektor jasa, sektor perdagangan, sisi tarif, atau sisi property, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Ini juga membuat investot dan partner bisnis di masa mendatang merasa lebih nyaman dan percaya dengan lingkungan usaha di Indonesia.

Kami berharap IK CEPA akan menjadi pondasi yang lebih solid bagi investor dan pengusaha Korea untuk datang ke Indonesia. Saya rasa ini juga yang pihak Indonesia sangat inginkan. Terlihat dari dalam waktu delapan bulan sudah banyak hal yang disimpulkan dari CEPA yang penting ini. Bahkan bagi Pak Enggartiasto Lukita ini hampir seperti keajaiban. Karena biasanya Indonesia lebih lambat, sedikit lebih responsif pada negosiasi perdagangan. Tetapi kali ini Indonesia bersama Korea bekerja cukup keras untuk mempercepat proses dan untuk menghasilkan konklusi yang substansial.


Bagaimana figure investasi dan perdagangan kedua negara akhir-akhir ini?

Volume perdagangan Indonesia dan Korea tahun lalu mencapai 20 miliar dollar AS, 11 persen lebih tinggi dari tahun 2017. Tetapi tahun ini kita bisa jadi tidak akan melihat peningkatan lebih lanjut dari volume perdagangan kita, karena kedua belah pihak terdampak oleh tren penurunan yang terjadi secara umum dalam perdagangan global akibat friksi perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Kita bisa jadi tidak dapat mencapai angka 20 miliar dollar AS tahun ini. Tetapi yang jelas pemerintah Korea sedang berusaha sebisa mungkin untuk terus meningkatkan volume perdagangan dengan Indonesia.

Di sektor investasi, kami masih termasuk lima atau enam investor besar di Indonesia. Secara akumulasi kami menginvestasikan 15,5 miliar dollar AS. Tahun lalu OK, tetapi tahun ini karena pemilihan presiden, beberapa ketidakpastian, perubahan pemerintahan, investasi mengalami sedikit penurunan. Tidak hanya dialami Korea, tetapi juga dialami oleh partner besar lainnya, bahkan investasi domestik tidak banyak meningkat.

Kami berharap dengan IK CEPA dan pemerintahan baru di Indonesia kita bisa menyaksikan pertumbuhan yang steady dan merevitalisasi injeksi FDI oleh Korea. Tetapi tentu saja ini semua tergantung pada business and investment environment yang akan diciptakan pemerintahan baru. Kami senang mendengarkan dari Presiden Jokowi dan pemerintahannya membuat komitmen untuk membuat Indonesia sungguh-sungguh dan genuinely business friendly, dan juga berusaha menciptakan reformasi fundamental untuk menyingkirkan apapun hambatan dan hal-hal lain yang menghambat industri berorientasi ekspor dan juga invetasi asing yang baru. Tetapi tentu saja komitmen ini perlu diterjemahkan ke dalam aksi nyata dan membutuhkan perubahan di tingkat lapangan. Itu yang investor Korea dan investor asing lainnya sangat ingin lihat.


Bagaimana Anda melihat tim ekonomi yang dimiliki Indonesia saat ini?

Beberapa menteri dipilih kembali termasuk Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Pak Luhut B. Pandjaitan (Menko Kemaritiman dan Investasi), Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan), dan Pak Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR). Mereka cukup kami kenal dalam waktu yang lama, dan ini membuat kami merasa ada keberlanjutan (continuity) dan stabilitas. Kami telah bekerja bersama mereka dengan cukup erat di setiap sektor. Mereka dapat dikatakan adalah standar Presiden Jokowi dalam reformasi kebijakan. Kita juga melihat beberapa wajah baru. Tetapi Presiden Jokowi telah menyampaikan dalam rapat kabinet pertama kemarin, bahwa hanya ada satu visi dan misi, yaitu dipimpin Presiden dan Wakil Presiden.

Bagi kami, visi dan misi Jokowi cukup jelas. Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia; kedua, pembangunan sektor infrastruktur; serta ketiga adalah ekspor dan investasi. Ini semua adalah adalah persis apa yang kami tunggu-tunggu.

Apakah tim ekonomi, juga tim sosial, kami berharap mereka membawa misi dan tugas yang diberikan Presiden Jokowi. Tentu ini bukan tugas yang mudah karena dalam lima tahun terakhir, walaupun mereka telah memperlihatkan upaya yang besar tapi masih ada ruang untuk pengembangan (room for improvement). Kami berharap upaya-upaya ini dapat di-reinforce dan di-reenergize untuk membuat perubahan yang besar karena saat ini kita terdampak oleh lanskap kawasan dan global.

Kini kita sungguh-sungguh mendekati tahun-tahun turbulences. Kita harus mengetatkan sabuk pengaman (to buckle-up). Situasi ekonomi, apakah di Korea, di Indonesia, atau di Amerika Serikat, seperti sedang mendengarkan peringatan dari flight attendant (dalam penerbangan): Anda harus harus mempersiapkan diri untuk sebuah guncangan. Saya kini ini adalah nasehat dan perkiraaan yang umum dari berbagai lembaga keuangan dan lembaga penelitian besar.

Baru-baru ini IMF (International Monetary Fund)  telah menurunkan tingkat pertumbuhan GDP hampir untuk setiap negara. Bahkan di Korea dari 2,3 persen sekarang 2,1 persen untuk tahun 2019. Di Indonesia (diperkirakan) turun 0,1 persen. Setiap negara, semuanya, bersiap-siap untuk catch-up dan menghadapi tantangan yang datang dari luar. Indonesia tidak bisa menjadi pengecualian, dan ini adalah aktu yang krusial bagi Indonesia untuk perubahan yang lebih besar dan lebih cepat.

Sekarang kita menyaksikan penurunan pertumbuhan kekuatan konsumer di Indonesia. Beberapa industri manufaktur pada karya juga sedang berisiko. Walaupun ada booming di sektor start up, tetapi sektor manufaktur konvensional saat ini benar-benar berjuang menghadapi tuntutan peningkatan upah (wage) dan penerapan peraturan perburuhan yang ketat.

Seperti telah disampaikan Presiden Jokowi, generasi muda harus dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan yang tinggi untuk memenuhi apa yang disebut dengan revolusi industri keempat. Itu sebabnya pula Presiden Jokowi memberikan penekanan besar pada pembangunan kapasitas manusia dan pendidikan teknis dan vokasional. Kami berharap pesan ini dapat diterjemahkan kedalam kebijakan dan aksi yang dapat diwujudkan.


Banyak yang mengatakan, sekarang ini bukan masa untuk ekspansi, melainkan untuk konsolidasi. Bagaimana menurut Anda?

Bagi saya jawabannya adalah iya dan tidak. Bagi Indonesia, ini lebih untuk konsolidasi kekuatan ekonomi terutama dalam beberapa sektor seperti sumber daya alam dan sumber daya terbarukan. Tetapi, Anda harus melakukan ekspansi pertumbuhan ekonomi. Ekspor adalah kunci karena account deficit sekarang ini meningkat dan dalam dua bulan terakhir Anda mengalami trade deficit. Ekspor adalah kunci untuk pertumbuhan berkesinambungan dan untuk penciptaan lapangan kerja. Tanpa mengekspor produk-produk Anda ke luar negeri, saya kira sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Ini dapat dilihat dari kasus Korea. Korea adalah contoh dari kebijakan orientasi ekspor.

Di sektor investasi juga begitu. Saat ini hampir setengah dari investasi luar negeri Korea di ASEAN adalah di Vietnam. Sebagai promotor investasi Korea di Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan, diperlukan situasi yang lebih bersahabat bagi arus investasi, perampingan proses, tidak ada invincible host, lebih transparan, dan ada revisi UU Tenaga Kerja.


Jadi itu perbedaan antara Vietnam dan Indonesia terkait iklim investasi?

Saya tidak bisa membandingkan Indonesia dan Vietnam. Yang jelas revisi UU Tenaga Kerja sedang di atas meja saat ini. Presiden Jokowi telah menyampaikan hal itu beberapa kali. (Mantan) Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri juga telah menyampaikan hal itu beberapa kali. Menteri Tenaga Kerja yang baru (Ida Fauziah) juga. Diharapkan revisi UU Tenaga Kerja dapat menjadi momentum yang baik untuk menarik investasi asing.


Jadi apa tantangan terbesar di sektor investasi?

Saya sudah katakan tadi. Tetapi saya tidak bisa lebih dalam. Yang jelas, hal ini saya sampaikan kepada Presiden Jokowi.     


Bagaimana perkembangan proyek KFX/IFX?

Kita hampir mencapai tahap final dari renegosiasi. Ketika Presiden Moon dan Presiden Jokowi bertemu di Seoul, September 2018, keduanya setuju untuk renegosiasi term and condition yang spesifik mengenai KFX/IFX. Kita setuju untuk melanjutkan proyek itu, tetapi pada saat yang sama kita harus merenegosiasi beberapa term and condition. Yang paling penting cost sharing, payment schedule, intellectual property rights, dan transfer of technology. Selama satu tahun belakangan kita melakukan empat putaran pembicaraan untuk mencapai tahap final. Diharapkan kita dapat merapikan perbedaan kecil dan teknis dalam dua pekan ini.


Ada informasi bahwa proyek ini akan ditunda sampai 2030?

Itu sesuatu yang kedua pihak tidak setuju. Target kami tetap seperti sebelumnya (2026).


Bagaimana dengan proyek infrastruktur yang saat ini dikerjakan Korea di Indonesia?

Kami memprioritaskan empat area, yaitu water supply and water management, transportasi termasuk LRT, power plan site, dan smart city.


Bagaimana dengan New Southern Policy pemerintah Korea? Apa latar belakangnya? Di Asia Timur tidak hanya Korea yang menggunakan kebijakan ini. Taiwan juga…

Ya. Kalau Taiwan kebijakannya adalah New Southbound Policy, tetapi kurang lebih sama. Kebijakan kami New Southern Policy. Bahkan Jepang juga punya Fukuda Doctrine. Ada beberapa background di balik keputusan pemerintahan Presiden Moon Jae-in ini. ASEAN penting karena merupakan salah satu titik pertumbuhan secara ekonomi dan politik, bahkan secara budaya. Alasan kedua, perang dagang antara AS dan China dan penurunan ekonomi China, mendorong kami untuk melihat alternatif di ASEAN. Ketiga, hubungan Korea dan ASEAN semakin hari semakin dekat, terutama hati dan pikiran di kalangan anak muda milenial. Tahun ini kita merayakan ulang tahun ke-30 dialog partnership ASEAN dan Korea.

Pada prinsipnya, New Southern Policy untuk mengembangkan jaringan ke negara-negara ASEAN, juga berusaha untuk membangun masa depan bersama. Itu sebabnya saya kira judulnya adalah partnership for peace and prosperity of the people. Kita berusaha untuk menghadirkan solusi dan ide dan kebijakan untuk membangun common future, dan penekanannya adalah pada aspek SDM, people oriented approach. Kita memiliki dua arah exchange of people, 11 juta orang antara ASEAN dan Korea. Ini meningkat dari sebelumya. Dari Korea ke ASEAN hampir 9 juta orang. Dari ASEAN ke Korea sebesar 2 juta orang. Angka ini meningkat cukup pesat. Ada banyak anak muda ASEAN, termasuk Indonesia, yang menonton K-Drama, K-Pop, menikmati K-Food. Kami juga memiliki 40 ribu oran Indonesia yang tinggal di Korea. Di antaranya sekitar 30 ribu adalah tenaga kerja Indonesia. Jumlah ini terus tumbuh. Orang Korea kini juga semakin akrab tidak hanya Bali, tetapi juga Jogjakarta dan Bandung, dan kota lain. Nasi goreng juga semakin dikenal di Korea sebagai makanan khas Indonesia.

Sudah banyak perubahan dibandingkan sepuluh tahun lalu.

Juga di Indonesia, saya sering terkejut banyak anak milenial Indonesia menonton K-Drama secara real time menggunakan online platform. Sungguh real time. Kapsionnya juga di dalam bahasa Indonesia.


Apakah kebijakan ini hanya untuk ASEAN, dan tidak ditujukan ke kawasan lain seperti Amerika Latin?

New Southern Policy memang didedikasikan untuk ASEAN plus India. Tetapi kami tidak menyebutkan secara spesifik nama negara di dalam kebijakan itu. New Southern Policy terkait dengan arah dan open-ending, kami tidak mengabaikan negara tertentu. Kepada masyarakat kami disebutkan bahwa penekanan kami adalah ASEAN dan India, secara khusus Indonesia.