Kerusuhan Papua, Pancasila Dan Ketahanan Nasional

Menyikapi kasus ini, aparat bertindak tegas dengan melakukan evakuasi paksa terhadap puluhan mahasiswa Papua. Kondisi ini dilakukan aparat sebagai bentuk pemeriksaan terhadap kasus penghinaan tersebut. Tetapi menjadi masalah sebab aparat juga melakukan tindakan kasar dengan menjebol pintu pagar asrama dan menembakkan gas air mata ke mahasiswa Papua. Ini menyebabkan eskalasi konflik berkembang pesat dan menyebabkan tindakan kekerasan di bumi Papua. Tindakan polisi yang menggunakan kekerasan dinilai menyulut konflik dan membuat warga Papua melakukan tindakan balasan di tanah Papua.

Demonstrasi menyikapi kasus ini berkembang pesat di Manokwari, Jayapura dan Wamena. Tidak terbatas menyampaikan aspirasi, sebab berujung kepada tindakan kekerasan dengan merusak fasilitas publik. Pembakaran, pembunuhan terhadap warga pendatang dan kekerasan terjadi di banyak wilayah Papua sehingga mengundang keprihatinan bersama. Apalagi kemudian muncul berbagai macam kepentingan seperti intervensi asing terhadap kekerasan tersebut dan adanya dugaan keterlibatan organisasi Papua Merdeka. Di tengah berbagai ketidakstabilitan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan ini jelas membutuhkan solusi agar persoalan ini cepat mereda, tuntas dan tidak berdampak kepada disintegrasi bangsa.

Dampak Terhadap Ketahanan Nasional

Kerusuhan Papua tentu tidak bisa dicermati dari satu sudut pandang kasus rasisme dan ujaran kebencian semata. Sulit dipungkiri, selain disebabkan persoalan konflik antara mahasiswa Papua dan kelompok ormas di Surabaya, kasus Papua diduga melibatkan kepentingan asing dan kelompok separatisme. Negara asing ingin bermain dalam kasus ini bertujuan melemahkan Indonesia dan merebut sumber daya alam Papua yang sangat bernilai tinggi. Sementara, kelompok separatisme memanfaatkan kerusuhan Papua sebagai satu jalan menuju kemerdekaan Papua dengan memanfaatkan alasan Indonesia gagal menciptakan keamanan di bumi Papua.

Dalam memandang kasus ini, maka pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dengan tetap mengedepankan nilai humanisme. Apalagi dampak kerusuhan ini sangat berpengaruh kepada ketahanan nasional kita. Secara politik, kasus kerusuhan dapat dimanfaatkan kelompok asing dan separatisme untuk mendorong cita-cita Papua melepaskan diri dari Indonesia. Momentum politik ini menjadi kesempatan kedua kelompok tersebut mengganggu kestabilan politik Indonesia.

Kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa berusaha diganggu dengan menciptakan konflik yang dapat berujung kepada melemahnya kekuatan Indonesia dan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gangguan kelompok separatisme secara jelas melanggar hukum di Indonesia, sebab mereka menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus final bangsa Indonesia. Dalam Pancasila ditegaskan bahwa persatuan bangsa di atas segalanya dan berbagai upaya disintegrasi bangsa seperti yang disuarakan Organisasi Papua Merdeka harus terus dilawan.

Sementara secara sosial, dampak konflik Papua bisa menyebar kepada ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui di Papua ada istilah penduduk asli dan penduduk pendatang. Kondisi ini awalnya berkembang sebagai sebuah gejala alamiah yang kemudian disikapi dengan membangun sikap kerjasama dan keharmonian terhadap situasi tersebut.

Selama beberapa tahun belakangan, kehidupan sosial masyarakat Papua cenderung mengabaikan perbedaan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana tingkat toleransi dan kecepatan adaptasi kedua kelompok untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.

Tapi menyimak kerusuhan yang mengakibatkan warga pendatang meninggal menyadarkan kita semua bagaimana bara api atas perbedaan yang ada belum selesai. Ada pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan kondisi perbedaan itu demi kepentingan kelompoknya. Mereka melakukan tindakan provokasi dan kekerasan kepada warga pendatang dan mengganggu keharmonian kehidupan sosial di Papua. Dengan membuat kerusuhan yang dipicu perbedaan itu, mereka berusaha mengesankan warga Papua menolak keberadaan warga pendatang di Papua.

Sementara aspek ekonomi, kerusuhan di berbagai wilayah Papua sangat melemahkan sendi perekonomian di Papua. Aktivitas ekonomi menjadi tersendat disebabkan warga masyarakat merasakan ketakutan untuk keluar rumah karena keamanan mereka terancam. Padahal kebutuhan mereka akan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya sangat dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Apalagi pasar selain sebagai tempat transaksi ekonomi juga melibatkan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Dengan munculnya kerusuhan ini, warga masyarakat secara langsung dilemahkan secara ekonomi dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Lebih menyedihkan, kerusuhan berdampak kepada ketakutan masyarakat melakukan aktivitas keseharian. Mereka lebih memilih berdiam di rumah atau ikut dalam evakuasi aparat keamanan ke wilayah aman. Pilihan ini lahir sebagai bentuk pertahanan alamiah mereka atas terganggunya rasa aman di wilayah yang mereka diami sekarang. Masyarakat tidak lagi merasakan fungsi keamanan dijalankan baik oleh negara terhadap serangan ataupun kekerasan yang bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh kelompok masyarakat lainnya. Ketakutan yang ditebarkan kelompok perusuh membuat mereka berusaha mengamankan diri dengan beragam cara agar terselamatkan nyawa diri dan keluarganya.
 
Pada semua aspek itu, sekali lagi perlu ditegaskan banyak sekali kepentingan yang terlibat baik dampak kasus rasisme kepada mahasiswa Papua di tanah Jawa, kepentingan asing terhadap kekayaan alam Papua dan kepentingan kelompok Organisasi Papua Merdeka dalam mendorong semakin cepatnya proses kemerdekaan Papua. Kelompok asing yang cukup bisa terlihat misalnya Amerika Serikat yang dalam sejarahnya selalu memenangkan pertarungan mengamankan sumber daya emas di Papua.

Belakangan ini kepentingan AS cukup terusik mengingat adanya pelemahan saham mereka terhadap kandungan emas tersebut dimana dominasi saham penguasaan emas sekarang berada di tangan Indonesia. Sementara terhadap OPM, tak ada alasan apapun terhadap mereka dalam kerusuhan ini selain berusaha merusak kedamaian Papua demi cita-cita Papua Merdeka.

Pendekatan Keamanan dan Humanis

Menjawab kerusuhan Papua, pemerintah Indonesia perlu mengedepankan pendekatan keamanan yang bersifat struktural dan humanis dengan nilai kultural. Pendekatan keamanan harus dimaksimalkan dengan mengedepankan hukum yang berlaku di Indonesia. Terhadap para perusuh yang melanggar hukum, polisi dapat melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara terhadap kelompok separatisme, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi garda terdepan mengamankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Setiap upaya makar yang mengganggu kepentingan nasional, maka TNI dapat mengambil tindakan tegas terhadap kelompok separatisme dengan melakukan operasi militer untuk menghentikan kerusuhan, kekacauan dan huru hara yang ditimbulkan kelompok tersebut.

Untuk pendekatan humanisme, secepatnya pemerintah merangkul tokoh masyarakat baik kalangan warga asli dan pendatang yang ada di Papua. Para tokoh adat dan pendatang harus diberikan penyuluhan sekaligus arahan agar mengajak seluruh elemen masyarakat Papua menghentikan kekerasan yang terus berlangsung. Diperlukan sosialisasi secara massif bahwa konflik yang ada bertentangan dengan semangat dan nilai Pancasila dimana semangat persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga.

Penduduk asli dan pendatang, semua itu warga negara Indonesia yang bersatu dengan dilandasi semangat ketuhanan, persamaan kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat dan memiliki cita-cita keadilan sosial bersama-sama. Kita semua yakin, semangat berPancasila masih ada, terus hadir dan mampu merekatkan kembali rajutan tali persaudaraan anak bangsa serta mampu meredakan konflik yang sejatinya merugikan bangsa Indonesia ini.

Inggar Saputra

Penulis adalah Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mercubuana dan Universitas Jakarta