Reklamasi, Tanggapanku Untuk Bang Dr. Maiyasyak Johan, SH

Dr. Syahganda Nainggolan/Net

KEMARIN di WA Group Peduli Negara, Pak Prijanto Eks Wagub dan Ketua PP Angkatan Darat, menekankan aspek geopolitik harus tetap jadi acuan bagi kelanjutan 4 pulau itu.

Hal itu menanggapi uraian saya (Dr. Syahganda Nainggolan) sebelumnya, yang melihat perlunya Pak Anies dan WALHI bertemu mencari jalan keluar "jebakan" reklamasi ini.

WALHI berkeyakinan pemberian izin IMB 4 Pulau, dalam hal ini 932 unit bangunan yang semula disegel Pak Gubernur, di Pulau G, adalah kelanjutan restu atas reklamasi.

Sebaliknya, menurut Gubernur, reklamasi sudah dihentikan. Pemberian izin ini konsekuensi sudah terlanjur dilaksanakannya Reklamasi itu di 4 pulau.

Mudah-mudahan dialog publik soal ini bisa dilakukan segera. Apakah jika orang-orang Hongkong yang nanti ditindas rezim RRC datang migrasi kemari, ke pulau Reklamasi, kita bisa terima? Misalnya.

Karena sejak awal reklamasi itu ditujukan, sebagiannya, untuk konsumsi rakyat berbahasa Mandarin.

Kontroversi IMB Pulau Reklamasi

(Dr. Maiyasyak Johan,  SH, mantan Komisi III DPR RI. Sumber: Facebook-nya)

Ada banyak pertanyaan di sana, jauh ke causa primanya. Bila jawaban tidak kunjung tiba - ia akan sempurna sebagai contoh berlanjutnya perlakuan hukum yg berbeda antara rakyat biasa dan pemodal yang mendapat pengecualian dalam selimut yang diberi nama menjaga kepastian berusaha.

Padahal rakyat telah bertanya - sejak dari jaman Belanda hingga kini: kepastian apakah yang bisa diberikan kepada rakyat dan publik yang bisa diberikan oleh Pemprov DKI? Apakah kepastian itu hanya untuk pengusaha saja? Lalu bagaimana dengan janji kemerdekaan dan janji konstitusi?

Perubahan norma bukan jawaban, karena "nilai" yang ada di sana terkoyak. Ini bukan persoalan kebijakan administratif semata, tapi lebih merupakan persoalan keadilan - terampasnya wilayah historis publik - yang dikukuhkan oleh kemungkinan kekeliruan memandang pemerintah DKI Jakarta.

Pemberian IMB pada bangunan di Pulau Reklamasi bukan langkah menjaga kepastian hukum - mungkin lebih tepat disebut mengiris rasa keadilan.  

Itulah sebabnya, ia mengundang kontroversi - karena kepentingan sepihak yakni kepentingan pengusaha yang dijadikan pertimbangan utama, tak terlihat (belum kelihatan) kepentingan hukum dan kepentingan umum yang mendasar terutama kepentingan rakyat di dalamnya.
EDITOR:

Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kebijakan Kemenkeu Perburuk Gini Ratio?
Publika

Kebijakan Kemenkeu Perburuk ..

04 Maret 2021 10:53
Pak Jokowi, Bank Plat Merah Paling Memeras Rakyat, Menteri BUMN Dan Menko Ekonomi Ke Mana?
Publika

Pak Jokowi, Bank Plat Merah ..

04 Maret 2021 09:14
Pak Jokowi, Bank Plat Merah Paling Memeras Rakyat
Publika

Pak Jokowi, Bank Plat Merah ..

03 Maret 2021 23:11
Pelaku GPK PD, Tidak Logis Dan Inkonstitusional
Publika

Pelaku GPK PD, Tidak Logis D..

03 Maret 2021 21:17
PP Miras, Bukan Sekadar Ceroboh, Tetapi Cacat Bawaan
Publika

PP Miras, Bukan Sekadar Cero..

03 Maret 2021 10:36
Kok Presiden Cabut Perpres Miras?
Publika

Kok Presiden Cabut Perpres M..

03 Maret 2021 10:34
Pencabutan Ketentuan Tentang Investasi Miras Dalam Perpres 10/2021
Publika

Pencabutan Ketentuan Tentang..

02 Maret 2021 20:04
Di Balik Kandas Investasi Miras
Publika

Di Balik Kandas Investasi Mi..

02 Maret 2021 19:51