Idrus Marham: Pak Jokowi Tidak Alergi Dikritik, Tapi Kritik Jangan Dibumbui Fitnah

Menteri Sosial Idrus Marham salah satu anggota kabinet yang langsung bangkit menyikapi kri­tikan tersebut. Idrus yang bekas Sekjen Golkar itu memastikan pemerintah tidak antikritik asal kritik yang disampaikan itu tidak memfitnah. Idrus juga berharap setiap kritik disampaikan tetap menjunjung tinggi budaya dan etika ketimuran.

Seperti diketahui, Amien menyebut program bagi-bagi sertipikat tanah yang dilaku­kan Presiden Jokowi sebagai pengibulan alias bohong. "Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertipikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara diskusi 'Bandung Informal Meeting,' di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia-Afrika, Bandung, Minggu (18/3).

Berikut wawancara seleng­kapnya dengan Idrus.

Pemerintah dituding anti­kritik setelah krtitikan Amien dipersoalkan. Apa demikian?
Seribu persen saya berani menjamin, pemerintah juga Presiden Jokowi tidak antikritik, tidak alergi dikritik. Kita terima semua kritikan dengan penuh lapang dada. Kita jadikan setiap kritikan sebagai vitamin dan pemicu kami mengabdi dan melayani rakyat.

Terus, kenapa kritikan Amien jadi rame begini ya?
Apa yang disampaikan Pak Amien bahwa pemerintah ngibul dalam program pembagian sertipikat tanah itu tidak ber­dasar, tidak faktual. Karena, apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam program itu benar adanya. Kegiatannya ada. Sertipikat tanah yang diberikan ada, yang menerimanya juga ada. Lalu, dimana ngibulnya? Saya berka­li-kali menyaksikan dengan mata sendiri program itu ada. Bagaimana rakyat bergembira menerima sertipikat tanahnya itu. Ada suka cita rakyat da­lam program itu. Ini program yang bener-bener bikin rakyat bahagia.

Kenapa rakyat bahagia dengan program ini?
Rakyat bahagia karena memi­liki dokumen legal kepemilikan hak atas tanah. Mereka mendap­atkan dokumen ini dengan gratis dan dalam waktu yang tidak lama. Dengan adanya dokumen legal ini, rakyat tidak akan was­was lagi akan sengketa tanah.

Selain soal substansi, apa yang salah dari kritikan Amien?
Saya meminta etika politik dikedepankan dalam menyam­paikan sebuah pendapat ke masyarakat. Agama menga­jarkan penyampaian pendapat haruslah dengan bahasa yang elegan, obyektif, serta faktual. Harus pula ada kejujuran dan bermartabat.

Apa kritikan Amien terlalu provokatif?
Jadi beginilah, kita harus menciptakan tradisi politik yang jujurlah, kenapa sih kita meng­gunakan bahasa-bahasa yang lebih provokatif. Dalam tradisi politik kita, jangan bicara per­satuan tapi langkah-langkah kita tidak mengarah pada persatuan.

Ketika Anda mengetahui pernyataan Amien, apa reaksi Anda?
Awalnya, saya nggak per­caya Pak Amien Rais membuat pernyataan seperti itu. Kenapa? Karena Pak Amien Rais itu kan tokoh reformasi yang selalu ber­pikir rasional dan faktual.

Anda bilang pemerintah tidak antikritik, lalu apa yang Anda harapkan kepada para peng­kritik pemerintah yang saat ini semakin menjamur saja?
Silakan kritik pemerintah. Silakan kritik jika ada kebijakan pemerintah yang melenceng undang-undang dan bakal me­nyakiti rakyat. Tapi, kritikan harus faktual, berikan solusinya, jangan kritik diiringi fitnah, menghujat dan dirasuki ujaran kebencian. Ini nggak bagus. Ini bukan budaya kita sebagai orang timur.

Mengkritik ala orang timur harusnya bagaimana ya?
Sampaikan kritikan itu dengan santun. Kan kita selalu menjun­jung tinggi budaya kesantunan baik dalam tindakan maupun ucapan. Kenapa sekarang ini budaya itu semakin hilang dari tradisi politik kita. Bahaya bagi generasi penerus kita kalau budaya seperti ini tidak ditunjuk­kan para tokoh bangsa ini. Para tokoh bangsa harus jadi tauladan bagi generasi kita selanjutnya.

Ada yang bilang, jawablah kritikan dengan kinerja. Apa pemerintah bisa melakukannya?
Pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi memang terus bekerja. Tak ada hentinya bekerja untuk rakyat. Kita terus bertekad berbuat yang terbaik untuk rakyat. Di Kementerian Sosial misalnya, kita memas­tikan tahun 2019 bantuan so­sial (bansos) program keluarga harapan (PKH) akan ditambah 5 juta keluarga penerima man­faat (KPM). Saat ini, jumlah penerima bansos PKH adalah 10 juta KPM, sementara penerima bansos beras sejahtera (Rastra) adalah 5,6 juta KPM. ***