Sikap PAN ini berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya yang tetap mendukung penetapan Undang-Undang Pemilu dengan
presidential threshold 20-25 persen.
Ketegangan itu diperuncing dengan sikap Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang meminta agar partainya segera menarik kader PAN dari kabinet pemerintahan Jokowi. "Pokoknya saya usul supaya Asman Abnur (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) segera keluar dari kabinet. Titik," kata Amien.
Gayung bersambut, usulan Amien itu ditanggapi serius oleh Wapres Jusuf Kalla yang mempersilakan PAN menarik kadernya di kabinet. Sejatinya seperti apa sih kondisi internal PAN melihat ketegangan itu, berikut ini pernyataan anak sulung Amien Rais yang juga Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais;
Wapres Jusuf Kalla meÂnanggapi pernyataan ayah Anda dengan mempersilakan PAN menarik menterinya dari kabinet. Tanggapan Anda?Yang memutuskan kan Presiden, jadi kami serahkan kepuÂtusannya kepada Presiden. Presiden pasti bisa memutuskan dengan bijak, beliau punya pertimbangan yang menyeluruh, dan tidak perlu di panas-panasi. Jadi tidak perlu membuat inÂstinuasi opini-opini, serahkan ini kepada Presiden karena beliau punya kedaulatan.
Apakah PAN sudah siap menarik menterinya dari kabinet?Ini kan bukan kabinet parlementer. Ini kan sistem presiÂdensial jadi semua terserah Presiden. Kami menunggu saja nanti bagaimana keputusan dari Beliau.
Kalau Presiden Jokowi meÂmutuskan untuk mengeluarÂkan menteri PAN dari kabinet bagaimana?Soal itu tanya Presiden saja, kalau kami sih santai saja. Apapun keputusan Presiden akan kami hormati.
Termasuk mengeluarkan kader PAN dari kabinet kabinet?Apapun keputusan Presiden kami hormati, itu saja.
Tapi seandainya menterinya dikeluarkan dari kabinet, apakÂah PAN akan keluar dari koalisi pendukung pemerintahan?Itu nantilah, ngomongnya sudah andai-andai saja. Situasi nanti ya ngomongnya nanti-nanÂti saja diputuskannya. Ngomong sesuatu hal yang enggak ada itu kan enggak relevan.
Tapi kan desakannya sudah semakin kencang, jadi potensi terjadinya juga semakin beÂsar?Nanti sajalah, kalau sudah terÂjadi baru kita ngomong lagi.
Masalah ini kan mencuat karena PAN beberapa kali bersikap berbeda dengan pemerintah, terakhir soal Undang-Undang Pemilu. Kenapa sih PAN memutuskan bersikap berbeda?Biasa saja. Koalisi pemerintah ini antar partai pasti kan punya penilaian yang berbeda. Jadi kaÂlau dalam koalisi berbeda pendaÂpat itu saya kira wajar saja.
Sebagai partai koalisi penÂdukung pemerintah seharusÂnya kan PAN ikut mendukung sikap pemerintah?Ya itu kan saya kira sudah selesai lah. Persoalan itu sudah selesai lah, wong sudah jadi keputusan juga. Dan kami juga kan setelah jadi keputusan tidak menggugat. Jadi sudah lah, ini kan urusan parpol, urusan lain yang lebih genting ada, seperti masalah ekonomi. Lebih baik energi kita dipakai untuk urusin yang lebih penting itu.
Setelah bertemu dengan SBY kemarin, kabarnya Prabowo Subianto juga berÂencana untuk bertemu dengan PAN. Sudah ada pembicaraan terkait masalah ini?Saya enggak tahu, saya belum dapat kabar terkait masalah ini.
Kalau kemudian PAN diaÂjak bergabung dengan oposisi bagaimana?Hahaha...nanti saja lah kita ngomong lagi. Kalau kami kan bergabung itu memang untuk memperkuat pemerintah, dan waktu itu yang mengajak Presiden. Jadi kembali lagi ke Presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini. Kami tak bisa intervensi, tidak bisa menÂdesak beliau. ***
Tensi politik antara Partai Amanat Nasional (PAN) denÂgan pemerintah makin tinggi, pasca sidang paripurna penetapan Undang-Undang Pemilu beberapa waktu. Di sidang paripurna itu, PAN yang merupakan salah satu partai pendukung pemerintah memutuskan walk out. 
BERITA TERKAIT: