Komjen Dwi Priyatno: OTT Pungli Paling Banyak Terjadi Di Bidang Pendidikan, Perizinan & Penegakan Hukum

Selain itu, terungkap adanya praktik pungli di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sialang Bungkuk, Pekanbaru hingga menyebabkan keributan dan kaburnya ratusan narapidana dari dalam lapas.

Terkait operasi pemberantasan pungli di LP, Jenderal Dwi Priyatno mendapat lampu hijau dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut penuturan Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Komjen Dwi Priyatno;

Kinerja Satgas Saber Pungli sudah sejauh mana?
Badan Saber Pungli di daerah baik itu di provinsi maupun kabupaten sudah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga saat ini mencapai 856. Dari jumlah OTT itu memang masih ada dalam proses lidik sidik, ada juga yang sudah P21, ada yang penuntutan maupun ada yang sudah divonis.

OTT yang paling banyak itu di instasi mana saja?
Ada di beberapa, di bidang pendidikan, perizinan, penega­kan hukum. Namun yang paling tinggi ada di pendidikan, karena mungkin bisa saja persepsinya orang barangkali masih berbeda, tapi itu kan laporan, itu masih kita dalami. Kita kalau itu bukan pungli, namun itu ketetapan di Komite Sekolah kita tidak tin­dak, kita serahkan ke instansi terkaitnya. Namun presentase­nya saja tidak hafal.

Untuk besaran uang yang diamankan berapa banyak?
Dana yang sudah disita pada waktu OTT yaitu berjumlah kurang lebih Rp 13,5 miliar. Namun demikian ada potensi seperti Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) di Kalimantan Timur itu kita sudah block itu kurang lebih Rp 326 miliar dan akan dikembangkan menjadi ka­sus tindak pidana pencucian uang. Sementara untuk kasus pemerasan dan korupsi sedang diproses. Memang kadang-kadang entry point hanya kecil, hanya sekitar Rp 500 ribu, tapi setelah dikem­bangkan menjadi ratusan juta bahkan hingga miliaran.

Selain lewat OTT, apakah satgas juga menggelar operasi pencegahannya?
Kemudian tidak hanya OTT saja, kita juga kegiatan sosialisasi baik itu ke unit saber pungli ke­pada masyarakat melalui media elektronik. Ini akan kita insentif­kan setelah Idul Fitri beberapa tim akan ke daerah untuk melakukan monitoring dan supervisi. Daerah yang memang memerlukan super­visi. Karena azasnya selektifitas prioritas. Karena pemberantasan pungutan liar ini kan harus tegas, terpadu, efisien, dan efek jera. Dan efek jera inilah yang harus kita timbulkan bahwa masyarakat Indonesia harus menolak pun­gutan liar. Harapannya semoga semakin lama semakin baik, sehingga investasi ekonomi bisa cepat tumbuh berkembang di negara kita.

Ini kan mau Idul Fitri, apak­ah praktik pungli banyak ditemukan saat ini?
Kita sudah instruksikan ke­pada unit saber pungli di daerah untuk bergerak. Ada beberapa kemarin yang diterima, baik itu di parkiran, tiket, perizinan, ada juga pungutan sekolah yang di luar ketentuan, bahkan ada pemotongan-pemotongan ang­garan, bahkan belakangan ini ada yang dilakukan OTT. Ini semua berdasarkan laporan masyarakat. Kan tagline kita ‘ada pungli laporkan segera’. Jadi masyarakat melaporkan lalu kita dalami dan masyarakat berani menjadi saksi, sehingga memudahkan kita untuk melaku­kan operasi tangkap tangan.

Tapi ada nggak sih penurunan angka pungli setelah dibentuk Satgas Saber Pungli ini?
Kita belum meneliti, tapi laporan-laporan yang masuk itu cenderung menurun. Artinya ada kondusifitas. Dan pungli itu su­dah berkurang dan pernah juga disampaikan kepada Presiden dan masyarakat begitu. Ya satu sisi kita juga terus bekerja, contohnya dengan melakukan OTT itu. Harapan kita dari masyarakat sendiri juga berani melaporkan adanya pungutan liar, karena (biasanya) itu ada unsur pemak­saan dan tidak sesuai ketentuan. Misalnya biayanya itu Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu, se­harusny tidak ada menjadi ada. Sehingga mindsetnya masyarakat itu harus menolak.

Lalu adanya pungli di Lapas di Pekanbaru bagaimana kelanjutannya?
Sampai saat ini tersangkanya sudah ditentukan ada tiga. Saat ini sedang proses, sedang dalam penyelidikan dan untuk rutan-rutan yang lain saya sudah berk­oordinasi dengan Menkumham sehingga saya berikan arahan UPP untuk membantu maupun bekerjasama dengan rutan untuk menyelidiki jika ada pungutan liar maupun pengamanannya. Karena ini kan bukan domain saya, kan kita ketahui bahwa lapas itu kan over kapasitas semua. ***