Ansufri Idrus Sambo: Kami Akan Ke Pak JK, Kami Bawa Rekomendasi Komnas HAM Ke DPR

Apa maksud Anda mengata­kan ada tindak diskriminatif terhadap Habib Rizieq?
Baru di rezim ini penista agama Islam di satu sisi dilindungi, sedangkan umat dan ulama yang menuntut keadilan justru didzal­imi, dikriminalisasi, diteror, di­tuduh makar, dan dilanggar hak-hak kemanusiaannya. Dengan penetapan ini berarti rezim pen­guasa saat ini memang tidak punya itikad baik untuk menja­lin hubungan baik dengan umat Islam dan para ulama. Bahkan cenderung mengambil posisi melawan umat dan ulama.

Tapi bukankah penetapan tersangka terhadap Habib Rizieq berdasarkan prosedur hukum?
Tidak, penetapan tersangka Habib Rizieq tidak lain karena adanya campur tangan rezim penguasa terhadap langkah hukum kepolisian. Semua ini harus dihentikan oleh Presiden Jokowi. Karena ini telah me­langgar hukum.

Oleh karena itu, demi menye­lamatkan NKRI, maka dengan ini kami menyerukan, mengajak bersama-sama segenap anak bangsa untuk melakukan perla­wanan hukum, atau jihad konsti­tusional dengan mengedepankan aksi damai.

Bentuk perlawanannya sep­erti apa?
Pertama, kami akan menda­tangi Komnas HAM Jum’at ini. Kami berencana melakukan longmarch dari Masjid Sunda Kelapa. Maksud kedatangan kami ke Komnas HAM, untuk mendesak tim investigasi mere­ka, supaya segera mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan rezim Jokowi telah melakukan pelanggaran HAM berat secara sistematis, masif dan terstruktur terhadap para ulama, aktivis-aktivis pro-keadilan dan ormas Islam HTI.

Rekomendasi itu nantinya bakal diapakan?
Kami akan membawa hasil rekomendasi Komnas HAM tersebut ke jalur konstitusional di DPR. Kami akan mendesak DPR untuk melakukan sidang istimewa MPR, guna meminta pertanggungjawaban Presiden yang sudah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran hukum dengan mengkriminalisasi para ulama, aktivis-aktivis, dan membubar­kan ormas islam HTI. Selain itu, kami akan membawa hasil reko­mendasi Komnas HAM ke dunia internasional yaitu ke OKI, dan pengadilan internasional un­tuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang diduga kuat dilakukan oleh rezim Jokowi terhadap ulama, aktivis-aktivis pro keadilan dan ormas Islam.

Perlawanan konstitusional­nya hanya itu?
Iya. Tapi selain itu kami juga menerapkan beberapa langkah simultan sebagai upaya per­lawanan. Simultan ini dimak­sudkan adalah langkah yang berjalan bersamaan jadi bukan berurutan.

Apa saja langkah tersebut?
Pertama kami meminta supaya Polri dan TNIuntuk netral, dan tidak menjadi alat kekuasaan rezim penguasa, serta selalu di belakang rakyat dalam men­egakkan dan menuntut keadilan di negeri ini. Kami minta TNIdan Polri untuk tidak bertindak represif kepada rakyat selama rakyat menjalankan aksi den­gan damai, tertib dan konsti­tusional. Kemudian kami juga melakukan tablig-tablig akbar, istigasah zikir dan doa di seluruh pelosok Indonesia, agar Allah menurunkan pertolongannya untuk menyelamatkan ulama, dan menyelamatkan negeri dari kezaliman-kezaliman rezim penguasa saat ini.

Hanya itu?
Tidak, kami juga akan meng­galang kekuatan umat di seluruh Indonesia dengan melakukan aksi damai bela ulama, dan aksi mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kami akan menun­tut mundur Bapak Jokowi dari jabatan Presiden, karena sudah melanggar sumpahnya sebagai Presiden RIuntuk menegakkan hukum dan konstitusi dengan sebenar-benarnya, untuk me­lindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Selain itu, kami presidium alumni 212 bersama tim pembe­la ulama mengajak ormas-ormas Islam lain, dan juga komponen-komponen masyarakat cinta ula­ma untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol matinya keadilan di negeri ini. Kemudian kami juga mengajak mereka untuk melakukan aksi 1 juta massa menjemput Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta.  ***