Letjend (Purn) Kiki Syahnakri: Presiden Tahu Orang Di Sekitarnya Ada Yang Bersimpati Dengan Eks PKI

Benar itu bocoran yang Anda sampaikan terkait adan­ya simpatisan PKI di lingkun­gan Istana Negara. Siapa saja mereka itu?
Itu adalah suara dari pur­nawirawan. Kita tidak etis ka­lau menyebut orang-orangnya. Tapi suara para purnawirawan seperti itu, jadi harus saya suarakan. Kalau mereka para pur­nawirawan mendeteksi, berarti ada nggak...

Sejak kapan?
Saya kira sejak era (Pemerintahan) yang lalu juga sudah ada.

Mereka mengisi posisi jabatan apa saja di pemerintahan itu?
Iya posisi strategis-lah.

Mengisi jabatan di kabinet saat ini juga?
Iya. Jadi mungkin bisa saja mereka tidak berideologi, tapi mereka simpati dengan eks PKI yang lalu. Jadi yang disesalkan oleh para purnawirawan, kegiatan-kegiatan para eks PKI itu memutar balik fakta. Lalu kemu­dian seolah-olah mereka korban, pelakunya TNI Angkatan Darat dengan NU. Lalu kita harus minta maaf. Nah sebelum itu terjadi, jenderal-jenderal itu siapa yang bunuh. Jadi pemutarbalikan fakta itu yang mengkhawatirkan dan ada kecenderungan orang-orang di dalam situ mendukung penda­pat itu. Itu yang dikhawatirkan oleh purnawirawan. Bukan mereka berorientasi kepada komunis, nggaklah. Sudah mati itu komunis.

Apakah Presiden Jokowi tahu kalau orang-orang di sekitarnya ada yang simpati dengan eks PKI?
Tahu dong. Makanya beliau waktu buka puasa tahun lalu di Cilangkap mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan meminta maaf kepada PKI. Kan kalau begitu beliau pasti tahu.

Apa itu akan mempengar­uhi jalannya pemerintahan saat ini?
Oh pasti itu. Kalau diungkit- ungkit akan menimbulkan luka lama, perang saudara lagi kita.

Pergerakannya seperti apa sih?
Misalnya sekarang keingi­nan PKI tidak bersalah, harus meminta maaf terus harus ada peradilan HAM. Itu akan men­gungkit luka lama dan mem­bangkitkan perang saudara. Jadi itu tidak ada. Ada LSM-LSM yang membawa itu ke pengadi­lan di Denhaag. Lalu kemudian ada simposium di Aryaduta ta­hun lalu dan lain sebagainya. Nah itu kan membangkitkan masa lalu. Sekarang ini kan re­konsiliasi sudah berjalan secara alamiah, itu saja kita dukung bersama. Ke depan kita juga merencanakan akan berdialog dengan sisa-sisa korban yang menamakan dirinya dari pihak PKI. Kita akan coba undang mereka untuk berdialog.

Lantas apa saja yang su­dah dilakukan PPAD untuk menuntaskan persoalan itu?
Beberapa waktu yang lalu Komnas HAM datang ke PPAD, kita juga purnawirawan yang aktif juga ingin menyelesai­kan masalah ini. Supaya tidak menjadi beban anak cucu kita di masa yang akan datang. Tapi menurut pandangan kami, yang paling baik adalah rekonsiliasi alamiah, dan itu sudah terjadi saat ini.

Tinggal itu melanjutkan dan membesarkan itu. Contohnya, dulu KTP, mereka kan dulu pakai tanda ET, itu sudah diha­pus. Politik mereka, hak sipil mereka sudah kembali. Sekarang sudah ada yang jadi pejabat negara, anggota DPR, DPRD dan lainnya. Tidak masalah dan kita tidak mempermasalahkan. Jadi untuk apalagi kan.

Selain ancaman bangkitnya kembali PKI, apa lagi perso­alan bangsa kita saat ini?
Secara ekonomi kita sangat terasa tidak berdaulat.

Lho apa indikasinya?
Sumber daya kita dijarah oleh multinasional corporate asing dalam jumlah besar tanpa menetaskan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Sebut saja batu bara, apa sih tetesan untuk masyarakat.

Minyak, hutan sudah ha­bis dibabat, apa tetesan bagi ekonomi masyarakat, itu arti­nya kita sudah terjajah. Itu ekonomi, kalau bidang sosial, sekarang ini kita terancam dengan serbuan penduduk dari Cina daratan.

Bukankah pemerintah su­dah membantah isu soal adan­ya serbuan dari China?
Boleh saja pemerintah me­nyangkal mengenai itu, tapi buk­tinya di sini ada lagi kok, di sini ada lagi. Kan imigrasi kita juga yang mengungkap itu. Di Bogor pedalaman, masa bisa ada itu. Itu wajar buat mereka, China itu berpenduduk hampir 1,5 miliar dan akan lebih dari 2 miliar pada tahun 2040-an. Tidak mungkin mereka memberikan lapangan kerja. Walaupun kaya negara itu, tidak mungkin memberika kesejahteraan seluruh wilayahnya.

Bagi mereka, jalannya adalah melakukan ekspansi ke tempat lain melalui perpindahan pen­duduk. Kebijakan luar negeri mereka yang dijalankan Xi Jinping adalah ini. Kita yang harus waspada. Kita tidak boleh mengatakan, bohong itu, oh tidak bisa itu.

Anda melihat ada pembi­aran dari pemerintah?
Membiarkan sih nggak. Ternyata imigrasi juga menang­kap dan memulangkanya.

Lalu apa dong yang harus diperbaiki?
Mungkin kalau ada sistem penangkalannya tidak hanya melibatkan imigrasi, tapi meli­batkan masyarakat dan lainnya. Sistem ini belum ada.

Sistem seperti apa itu?
Ya seperti deteksi dini. Indonesia memiliki luas pan­tai yang luas biasa, lalu akses masuk ke Indonesia kan susah dikontrol. Tapi kalau masyarakat diikut sertakan untuk itu, kan bisa itu. ***