Mohamad Taufik: Jangan Mentang-mentang APBD Kelar Tepat Waktu, Terus Dicurigai

"Angkanya (APBD) dari Ahok, kok. Kritik boleh - boleh saja, tapi tolong jangan asal bicara tanpa data," ujar Taufik ketika dihubun­gi Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Ahok sebe­lumnya mengkritik pengesa­han APBD DKI. Sebelum Ahok cuti, proses penganggaran baru pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari eksekutif kepada DPRD DKI. KUA-PPAS DKI 2017 yang diajukan eksekutif di bawah kepemimpinan Ahok adalah Rp 68,6 triliun.

Sementara saat kursi Gubernur ditempati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono APBD Ibukota yang disahkan bersama DPRD berubah menjadi Rp 70,19 triliun.

Ahok mengkritik gaya kepemimpinan Sumarsono yang dinilainya telah melampaui kewenangan Plt Gubernur DKI. Berikut pernyataan M Taufik menanggapi sikap Ahok terse­but;

Penambahan APBD karena ada pemasukan. Kalau soal penambahan pengeluaran bagaimana?
Pengeluaran terbanyak itu terkait penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebelumnya PHL (Pekerja Harian Lepas) kan digaji sebesar Rp 3,1 juta per orang. Nah, besar UMP pada tahun 2017 kan naik menjadi Rp 3,3 juta. Jadi gaji PHL di tahun 2017 harus disesuaikan dengan UMP yang ada. Kalau enggak disesuaikan kasihan mereka dong. Itu haknya kok.

Berapa kenaikan anggaran PHL ini?
Saya lupa jumlah persisnya. Yang pasti sangat besar meng­ingat jumlah PHL itu ribuan. Jumlah PHL ini kan meningkat di jamannya Ahok. Masak dia eng­gak mau tanggung jawab, dengan adanya kenaikan UMP itu.

Kalau tambahan pengeluaran untuk DPRD DKI?
Pengeluaran untuk apa dulu nih? Kan ada beberapa tuh.

Misalnya untuk anggaran perjalanan dinas atau kunjun­gan kerja (kunker)?
Anggaran kunjungan kerja ini sudah lama kami usulkan, sebelum akhirnya disahkan kemarin.

Kenapa DPRD mengusulkan penambahan dana kunker?
Sebab anggaran dinas kel­uar kota atau kunker kami itu paling kecil, jika dibandingkan dengan DPRD lain di seluruh Indonesia. Ambil Contoh DPRD Bali. Anggaran kunker mereka itu Rp 3,5 juta per orang sekali jalan. Sementara kami cuma Rp 1,4 juta. Itu untuk makan siang, makan malam, dan transportasi lokal. Kalau sarapan sudah di hotel.

Kalau anggaran untuk sopir anggota DPRD?
Anggaran untuk sopir itu sudah kami ajukan sejak awal 2016. Sebelum Pak Ahok dan Pak Djarot cuti juga usulan soal ini sudah ada.

Kenapa DPRD mengusul­kan anggaran tersebut?
Pertama, karena kami bu­tuh. Dan kedua karena dengan mengajukan anggaran tersebut, akan menguntungkan para sopir juga.

Maksudnya?
Gaji dewan berapa sih? Gaji dewan kan tidak sampai Rp 6 juta, sementara tunjangan juga tidak besar. Misalnya Saya nih ya tunjangan Baleg (Badan Legislasi) aja sebulan itu Rp 168 ribu apa ya. Saya Ketua Baleg nih, Rp 168 ribu sebulan.

Bukannya DPRD mendapat gaji Rp 40 juta?
Rp 40 juta dari Hong Kong? Gaji kami itu cuma Rp 6 juta.

Maksudnya menguntung­kan para sopir itu apa?
Maksudnya dengan diajukannya anggaran itu, otomatis mereka kan harus diangkat menjadi PHL oleh Sekwan. Enggak usah dibesar-besarkan­lah soal ini. Anggarannya juga enggak seberapa kok, cuma sekitar Rp 4 miliar. Yang harus dipersoalkan itu belasan anak magang yang ada di Pemprov DKI. Berapa coba anggaran yang dihabiskan?Kan enggak jelas.

Kabarnya semua penamba­han anggaran terkait DPRD DKI disetujui tiba-tiba, set­elah Ahok cuti ya?
Enggak kok. Semua sudah di­teken oleh Ahok. Hanya saja be­sarannya yang berubah, karena ada berbagai faktor seperti yang saya sebutkan tadi. ***