Anwar Abbas: Kami Minta Pemerintah Indonesia Jadi Pelopor Penyelesaian Tragedi Rohingya

"Seluruh bangsa-bangsa di dunia harus bertanggung jawab secara moral atas nasib dan masa depan suku Rohingya di Myanmar, termasuk Indonesia," ujar Anwar Abbas.

Seperti diberitakan, pemerintah Myanmar mengerahkan militernya untuk menyerang etnis Rohingya yang menghuni kawasan perbatasan Myanmar- Bangladesh bulan lalu. Dalam aksinya, tentara Myanmar di­duga melakukan pembunuhan, perkosaan, penjarahan dan pe­nyiksaan terhadap penduduk Rakhine.

Kelompok aktivis pembela HAM menuntut agar secepat­nya digelar investigas terhadap persitiwa tersebut. Berikut tang­gapan Sekjen MUI Anwar Abbas terkait peritiwa itu;

Tragedi Rohingya kan terja­di karena militer masih cukup berkuasa. Tanggapan Anda?
Tindakan biadab yang dilaku­kan oleh tentara Myanmar dan milisi bersenjatanya tidak dapat ditolerir atas nama apapun.

Tindakan ini mengindikasikan telah terjadinya skenario pem­basmian etnis (genosida) terh­adap muslim Rohingya. Untuk itu harus dihentikan dengan cara apapun.

Tapi bagaimana bisa, se­mentara di sisi lain masih ada militer?
Bisa saja, asal Pemerintah Myanmar mau mencari tahu bagaimana agar dapat segera menghentikan pembantaian, dan segala bentuk kebiadaban di sana.

Pasti ada kok cara untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak hidup dan beragama kaum muslim Rohingya. Kalau tidak mampu sendiri, Pemerintah Myanmar bisa pro-aktif mencari bantuan dari dunia internasional.

Pro aktif seperti apa?
Pemerintah Myanmar bisa minta bantuan Perserikatan Bangsa â€" Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Desak mereka un­tuk segera melakukan langkah konkret dalam mencegah ber­lanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar. Saya yakin, selama ada kemauan, selalu ada jalan. Tinggal Pemerintah Myanmar mau atau tidak.

Kalau tidak mau?
Apabila itu tidak segera di­lakukan, maka kami meminta agar Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi dicabut, karena tidak pantas menyan­dangnya.

Tadi kan anda minta agar Pemerintah RI berperan aktif. Bagaimana caranya?
Dengan cara menjadi pelopor upaya penyelesaiannya ber­sama negara-negara anggota ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pasti ada cara untuk melakukannya tanpa harus mengorbankan prinsip non-intervensi.

Selanjutnya, MUI meminta Pemerintah untuk menyiapkan lahan tempat tinggal bagi pen­gungsi (eksodus) Rohingya. Misalnya di salah satu pulau yang tak berpenghuni, agar mer­eka dapat membangun kehidu­pan baru di tempat tersebut.

Kalau pemerintahannya tetap menolak intervensi ASEAN dan OKI bagaimana?
Harus tetap didesak supaya mau. Karena bagaimanapun Myanmar kan bagian dari ASEAN. Sementara itu Negara â€" Negara OKI memiliki kewajiban untuk memperhatikan keadaan kaum muslimin di negara yang sedang berkonflik.

Kalau tidak mau juga?
Maka PBB turun dalam mengatasi masalah pembantaian etnis terhadap kaum muslim Rohingya. Kami mendesak PBB dan lembaga-lembaga inter­nasional lainnya untuk segera melakukan langkah konkret da­lam mencegah berlanjutnya kri­sis kemanusiaan di Myanmar.

Sampai sekarang PBB kan belum bersikap atas tragedi Rohingya. Tanggapan Anda?
Kami sangat menyesalkan sikap PBB tersebut. Sebagai lembaga internasional yang salah satu tujuannya untuk men­jaga perdamaian, mereka ber­sikap acuh terhadap apa yang terjadi di Rohingya. Untuk itu, selain melaporkan pemerintah Myanmar, kami juga meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasu­kan perdamaian dalam melind­ungi suku Rohingya yang tidak berdosa.

Apa permintaan MUI ke­pada Pemerintah Myanmar?
MUI menuntut pemerintah Myanmar untuk segera men­gakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Berikan hak-hak mereka tanpa perlakuan diskriminatif.

Ada imbauan bagi masyarakat terkait tragedi Rohingya ini?
MUI mengajak seluruh kom­ponen umat Islam Indonesia un­tuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin Rohingya. Derita yang mereka rasakan adalah derita seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. ***