Setya Novanto: Kita Solid, Konsisten Dukung Ahok Sampai Detik-detik Darah Penghabisan

 
Tak hanya itu, di dalam struk­tur kepengurusan partai ber­ingin juga bertengger kader Golkar yang kini menjabat sebagai menteri. Dia adalah Airlangga Hartanto, yang men­duduki posisi Koordinator Bidang Perekonomian di dalam struktur kepengurusan Golkar. Keputusan ini jelas menyalahi komitmen tak tertulis ketika ditunjuk masuk dalam Kabinet Kerja, yaitu; para menteri harus mundur dari partai politik.

Menanggapi persoalan itu, berikut ini pernyatan lengkap Setnov-sapaan akrab Setya Novanto, saat dijumpai di Jakarta;

Figur pengurus DPP yang Anda susun sepertinya me­wakili dua kubu?
Ya ini sebagai bentuk rekon­siliasi. Ada bentuk konsolidasi. Rekonsiliasi tidak hanya dilaku­kan di pusat, tapi dilakukan juga di tingkat I dan II, kecamatan, kelurahan dan desa. Untuk kita sempurnakan, karena ini men­jadi kekuatan kita untuk kita bersatu.

Tidak ada lagi kubu yang satu dan kubu yang lain. Yang ada keluarga besar Partai Golkar, dan keluarga besar Fraksi Partai Golkar. Tidak ada perbedaan-perbedaan lagi, termasuk di antara Ketua Dewan Pembina dengan pengurusnya, dengan Dewan Kehormatan Bapak Habibie, dan Dewan Pakar Pak Agung Laksono, kita kompak rekonsiliasi untuk kepentingan di dalam transformasi partai yang modern, kuat dan berakar. Cara satu-satunya adalah dengan kita bersatu.

Tapi nama Airlangga Hartanto kok dimasukkan. Bukankah komitmen menteri di Kabinet Kerja nggak boleh rangkap jabatan di parpol?
Yah, itu betul. Karena ini merupakan suatu hal yang masih kita membaca daripada apa yang kita sampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dan tentu pada akhirnya kita akan lakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Jadi nanti Airlangga akan dinonaktifkan?
Ya kita akan jalankan sesuai aturan yang ada.

Oh ya, Anda minta semua poster calon bupati yang didu­kung Golkar ada foto Jokowi-nya. Bagaimana kalau ada yang tidak mau?
Saya yakin, bahwa kader-kader Golkar yang betul-betul saat sekarang ini yang mulai bergerak kepada kebersamaan, kesolidan. Nah untuk itu tentu saya yakin niat mereka adalah untuk mendorong dan mem­bantu pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Dan memenangkan Pak Jokowi tentu mereka secara batin akan melakukan dengan sebaik-baiknya.

Apakah DPP akan mem­berikan sanksi kalau ada calon kepala daerah yang tidak bersedia?
Saya rasa, semua kita serah­kan kepada daerah. Sampai saat sekarang justru daerahlah yang minta. Jadi kita tidak perlu beri sanksi apa-apa. Karena daerah yang betul-betul niat. Tentu niatnya itulah yang harus kita hargai bersama.

Sekarang, acuan apa yang dipakai Golkar untuk men­gusung calon kepala daerah?
Kita lakukan survei-survei secara mendalam. Kita hati-hati betul. Kita tidak perlu apakah itu ada hubungan saudara, hubungan pertemanan, yang ada hanyalah melihat keadaan yang sebenarnya. Sehingga saya melihat langsung, sehingga tidak ada masalah-masalah di kemu­dian hari.

Pro kepada yang menang dong?
Kita pilih yang terbaik, elek­tabilitasnya baik, dan meme­nangkan. Dan tentu kita lihat juga kecintaannya kepada partai kita.

Cawagub untuk Ahok siapa?
Kalau itu, saya serahkan ke­pada Pak Ahok. Yang jelas, Pak Ahok bersama-sama tim daripada parpol, Golkar, Hanura dan Nasdem itu selalu bersama-sama untuk memikirkan. Tapi semuanya kita serahkan kepada Ahok.

Dari kalangan parpol atau non parpol?
Ya... Saya yakinlah pasti dari partai, masuk...

Sebagai partai penentu, Golkar kabarnya bisa saja tarik dukungan dari Ahok di detik-detik terakhir?
Nggak ada, kita solid. Kita konsisten sampai detik-detik darah penghabisan.   ***