Beberapa pihak menunjuk hiÂdung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pihak yang lalai dalam mengawasi peredaran vaksin-vaksin terseÂbut. Namun, Plt BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid memÂbantahnya. Kata dia, pihaknya telah melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.
"Jadi tolong dibedakan, ini masalah kriminal dan jalur resÂmi. Jadi persoalan ini adalah benar-benar kriminal oleh orang jahat yang memalsukan. Jangan dipancing kenapa ini jadinya pengawasan yang
nggak benar," kata Bahdar saat ditemui di Gedung DPR, semalam. Berikut penjelasan lengkapnya.
Kasus vaksin palsu menÂcuat, BPOM dituding lalai dalam pengawasan?Yang dipalsukan ini kan vaksin impor. Dan vaksin impor tetap diawasi, kita tetap membuat daftar dari produk impor. Jadi tolong dibedakan, ini masalah kriminal dan jalur resmi.
Jadi persoalan ini adalah beÂnar-benar kriminal oleh orang jahat yang memalsukan. Jangan dipancing kenapa ini jadinya pengawasan yang nggak benar. Namanya penjahat, ada uang di jalan sana ya dirampok. Jadi bukan berarti sistemnya yang nggak benar. Belum tentu. Tapi yang pasti penjahatnya ada.
Artinya BPOM kecolongan dalam kasus ini?Bukan kecolongan, tapi kerampokan. Kecolongan mah sedikit. Kan dia jual barang palsu kok. Kerampokan kita.
Anda bilang perampokan, lantas ke depan pengawasanÂnya bagaimana?Pengawasannya diperketat dan hukumannya dipertegas. Pengawasan diperketat tapi hukumannya nggak tegas kan percuma.
Sebelumnya pernah ada kasus pemalsuan obat yang diungkap BPOM?Waktu itu vaksin ATS(anti tetanus) yang diedarkan tahun 2008 sudah kedaluwarsa.
Apakah ada kemungkinan pemalsu justru dari perusaÂhaan obat itu?Nggak mungkin lah, kan diÂlakukan di rumah. Orangnya juga sudah tertangkap.
Lantas cara membedakan obat itu palsu atau tidak baÂgaimana?Nggak bisa, nggak bisa dibeÂdain.
Kenapa?Karena semua bisa ditiru. Semua bisa ditiru.
Artinya fungsi pengawasan BPOM nggak perlu jalan dong?Sekarang kita bikin badan BPOM yang khusus untuk meÂlihat obat itu asli atau palsu. Karena kalau kita kasih sama awam juga nggak mungkin mereka bisa membedakan.
Kalau kita beritahu ke masyarakat, apa masyarakat pasti mengerti? Kan nggak. Makanya nanti kita bikin badan khusus. Jadi kalau ada masyarakat curiÂga, nanti tim itu datang mengecek.
Apa mereka juga memalsuÂkan surat izin distribusi?Hanya izin edar saja, kalau izin distribusi mereka nggak punya. Ini masalahnya, ada orang yang mau beli harga murah, jadi bukan soal izin. Ini ada harga murah makanya dia beli.
Berapa jumlah total pemalsu yang sudah ditangkap?Bintaro, satu kemang, satu di Bekasi Timur, sekarang ketemu lagi di Subang, jadi ada empat.
Katanya ada tujuh yang diperiksa?Bukan. Jadi yang benar, fasiliÂtas kesehatan yang membeli itu ada delapan. Pemalsunya ada empat.
Fasilitas kesehatan daerah mana saja?Batam, Riau, Jakarta dan beberapa daerah lain saya ngÂgak ingat. Jadi kenapa merÂeka diperiksa, karena mereka kemugkinan memakai vaksin palsu. Nah sekarang kita stop dan kita amankan di rumah sakit masing-masing.
Rumah sakit pemerintah atau swasta?Umumnya swasta seperti yang dikatakan ibu menteri.
DPR mempertanyakan koordinasi antara BPOM dengan Kepolisian, memang bagaimana sebenarnya?Sebenarnya bagus. Yang diminta DPRtadi adalah produknya itu diperiksa. Ya kita nggak bisa maksain polisi kasih ke kita, ya pertanyaannya ke polisi dong.
Dia kan penyidik, mungkin punya hal-hal khusus. Saya ngÂgak mau
suudzon bilang polisi jahat atau nggak mau diajak kerja sama. Kita nggak usah menyalahkan polisi lah.
Selanjutnya, pengawasan apakah akan tetap dilaksanaÂkan BPOM?Produk vaksin itu tetap dari BPOM. Cuma untuk pengguÂnaannya dari mana dia datang, itu tergantung rumah-rumah sakit. ***
Masyarakat di Tanah Air digegerkan dengan ditemukanÂnya kasus vaksin palsu di beberapa daerah. Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) mengÂgerebek beberapa tempat yang dijadikan pabrik pembuatan vaksin palsu. 
BERITA TERKAIT: