Menurut pengamat politik senior AS Hikam negeri ini mutlak perlu untuk memiliki sebuah lembaga yang memiliki kapasitas dan kualitas tinggi dalam menghadapi ancaman keamanan nasional (kamnas) yang bersumber dari dunia maya.
"Fakta-fakta terkait dengan masalah siber sebagai ancaman kamnas sudah terlalu banyak diketahui, dibandingkan, dan dikaji oleh berbagai pihak," jelas Hikam (Kamis, 23/6).
Karena itu dia menambahkan, semakin cepat Indonesia memiliki sebuah badan siber nasional yang mumpuni akan semakin baik.
Sebelumnya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) tetap jalan dan sudah hampir final.
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Selasa kemarin.
"Tadi kita juga bicarakan ini dengan Komisi III. Makanya, tidak ada pembatalan, karena sekarang lagi proses, dan minggu depan tanggal 27 kami finalisasi," ujarnya.
Mengenai rumor apakah Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akan mengemban fungsi dan tugas badan siber tersebut, Luhut tak mau berkomentar banyak. "Kami tak mau bicara dulu. Sampai jadi dulu baru kami umumkan," ucap Luhut.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, pembentukan badan cyber nasional sulit terealisasi lantaran sedang ada moratorium pembentukan badan.
Oleh sebab itu, pemerintah mencari lembaga mana yang memiliki kemampuan, fasiliÂtas, SDM yang bisa diberikan tugas juga menangani masalah cyber. "Kalau hasil rapat itu Lembaga Sandi Negara," kata Yuddy.
[zul]
Urgensi keberadaan Badan Cyber Nasional (BCN) atau National Cyber Agency tak perlu diragukan atau diperdebatkan lagi. 
BERITA TERKAIT: