Tito, Polisi 1/2 Dewa

Komisi III DPR, kemarin, memulai rangkaian fit and proper test Tito Karnavian sebagai calon kapolri. Ada tiga lembaga yang diundang yaitu KPK, Kompolnas dan PPATK. Tiga lembaga ini dimintai masukan terkait rekam jejak Tito.

Seperti yang sudah diduga, rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu, berjalan lancar dan cepat. Tak ada hambatan berarti. Dimulai pukul 14.33 WIB, rapat ditutup sejam kemudian. Pimpinan tiga lembaga itu hadir semua seperti Kepala PPATK, M Yusuf dan Ketua dan anggota Kompolnas yakni Luhut Panjaitan dan Yasonna Laoly. Dari KPK hadir seluruh komisioner yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang.

Begitu membuka rapat, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo langsung meminta ketiga lembaga itu untuk menjelaskan rekam jejak Tito. Yang pertama mengawali adalah Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Dia menceritakan, pengajuan nama Tito sebagai calon Kapolri kepada Presiden sudah melewati pertimbangan matang dan melewati peraturan yang ada. Luhut menceritakan sudah cukup lama mengenal Tito.

Bahkan beberapa kali dia meminta Tito untuk mendampinginya saat bertugas di dalam maupun luar negeri. Dari interaksi itu ditambah masukan dari masyarakat, Luhut meyakini Tito sebagai perwira yang profesional. Eks Kapolda Metro Jaya itu pun dianggap memiliki integritas dan bisa membawa diri dan menghormati para seniornya.

"Dari seniornya yang ada di Kompolnas kami tidak melihat sesuatu yang diperbincangkan dan tidak ada catatan mengenai profesionalismenya," ungkap Luhut.

"Profesionalisme cukup baik, dan penguasaan terhadap tanggung jawab sangat excelent," puji Yasonna.

Bagaimana dengan KPK? Ketua KPK Agus Rahardjo menceritakan, pihaknya menelusuri rekam jejak Tito dari dua sumber. Pertama, laporan masyarakat yang ada di Deputi Pengaduan Masyarakat, lainnya adalah merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari dua sumber itu Tito clean and clear. "Dari pengaduan tidak ada masalah dari LHKPN tidak ada yang aneh," kata Agus.

Tak jauh berbeda yang disampaikan Kepala PPATK M Yusuf. Dia bilang, pihaknya sudah menelusuri rekening Tito beserta keluarganya. Dari catatannya, diketahui sejak 2004-2014 Tito memiliki 14 rekening di bank swasta. Namun semua rekening itu kini sudah tutup dan hasil penelusuran tidak ditemukan transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Begitu juga dengan rekening istri dan anaknya. "Tidak ada yang aneh-aneh," ujar Yusuf.

Penjelasan dari tiga lembaga itu sepertinya cukup memuaskan. Pasalnya, saat sesi tanya jawab dibuka, hanya sedikit anggota yang mengacung. Fraksi PKB, Hanura, PKS dan Demokrat secara terbuka memberikan dukungan terhadap Tito. Seperti yang disampaikan politikus Demokrat Ruhut Sitompul.

"Kami dukung penuh apa yang jadi pilihan Presiden," kata Ruhut. "Mudah-mudahan tugas kepolisian yang sangat luas ini bisa berjalan baik ketika dipimpin Tito," timpal politikus PKS, Tifatul Sembiring.

Ada pun anggota Komisi III DPR dari PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan dasar Kompolnas mencalonkan Tito. Taufiqulhadi dari Nasdem, dan Wenny Warouw dari Gerindra juga mempersoalkan penunjukkan Tito yang melompati 4 generasi di kepolisian.

Menjawab pertanyaan itu, Luhut mengatakan masalah senioritas memang ada tapi sudah dihitung dengan cermat sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. "Proses ini sudah kami lakukan dengan baik, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi," tuntasnya.

Di Twitterland, dukungan terhadap Tito pun mengalir. Sejumlah tweeps memuji atas penilaian clear dari KPK dan PPATK. Misalnya, yang disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Menurut anak kedua SBY ini, selain bersih dan baik, Tito dianggap berprestasi dan memiliki segudang pengalaman. "Dengan pendidikan untuk pimpin Polri," kata Ibas, di akunnya, @Edhie_Baskoro. Akun lain, @Titto_Wiguna menganggap Tito tanpa cela. Dia pun mempopulerkan tagar #manusiasetengahDewa. "Tito kebanggaan masyarakat Sumatera khususnya Sumsel. #manusia setengah dewa," cuitnya.

Sementara, Tito siap mengikuti rangkaian uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Tito dalam visinya akan memprioritaskan reformasi internal Polri. "Untuk persiapan sudah siap, visi misi dan tentu apa yang belum selesai dilanjutkan oleh Pak Kapolri nanti akan saya lanjutkan dengan penekanan beberapa poin. Yang pertama saya kira masalah reformasi internal agar dapat dipercaya oleh publik," kata Tito usai mengikuti peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, tadi malam.

Kedua, Tito juga berencana melakukan pembenahan layanan publik di lingkungan Polri. Dia ingin masyarakat mendapat kemudahan akses. "Layanan publik yang lebih baik dengan berbasis pada IT sehingga dapat diakses masyarakat. Ketiga masalah profesionalisme penegakan hukum. Yang terakhir stabilitas kamtibmas, itu adalah poin penting," imbuhnya.

Keempat poin itu akan disusun dalam blue print program Polri. Selain itu, Tito juga akan melanjutkan program atau pun kebijakan Kapolri saat ini untuk melengkapi program yang dirancang. "Insya Allah sebagai prajurit kalau sudah perintah kita laksanakan," kata Tito. ***