KPK Sudah Tahu Modus Permainan Ahok Dengan Pengembang?

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia‎, Bastian P. Simanjuntak, mengungkapkan Ahok mengatur permainan tersebut lewat Staf Khususnya, Sunny Tanuwidjaja. [Baca: Ahok Bisa Dijerat Pasal Pemerasan Terhadap Podomoro]

"Bahkan Sunny pernah mengakui kalau Koko (panggilan Ahok) sudah setuju terkait kontribusi tambahan menjadi 5%. Ia (Sunny) juga mengaku bahwa selama ini ia menjadi perantara antara Ahok dengan para pengembang pulau buatan," tegas Bastian pagi ini.

Apalagi, dia menambahkan, Ahok sudah mengeluarkan ijin reklamasi 2238 tahun 2014. Padahal raperdanya belum ada.

"Ini pertanda jelas bahwa ahok dan APL yang punya hajatan yang perlu menyogok DPRD untuk memuluskan hajatannya," tandasnya.

Karena itu dia mengingatkan KPK untuk segera menetapkan Ahok dan Sunny sebagai tersangka. Dikhawatirkan, semakin lama bebas di luar, mereka akan terus menghilangkan barang bukti.

"Ahok, Sunny dan para cukong pengembang akan terus kongkalikong membuat skenario cerita bohong yang nantinya akan disebarkan melalui media-media dan pasukan sosmed bayarannya. KPK harus berani tangkap para koruptor dan cukong-cukongnya supaya republik ini bisa segera bersih dari orang-orang jahat," tandasnya.

KPK saat ini sedang mengusut kasus suap pembahasana Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka yang sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan. Yaitu, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, anak buah Ariesman bernama Trinanda Prihantoro dan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi.

Ahok sendiri sudah pernah diperiksa sebagai saksi.

Sementara Sunny, Direktur Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma; serta bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan saat ini masih dalam status cegah bepergian keluar negeri. Mereka bertiga juga sudah diperika KPK. [zul]