Pernyataan Hikam ini keputusan Panitia Munaslub Partai Golkar bahwa setiap calon ketua umum wajib membayar iuran Rp 1 miliar.
Menurutnya, dengan iuran tersebut, alih-alih melakukan sebuah reformasi nalar dan mencoba melakukan konsolidasi organisasi sejalan dengan etika demokrasi, partai yang pernah berkuasa pada masa Orba itu, justru kian dibawa larut oleh kehendak berkuasa yang Machiavellian.
"Alih-alih partai tersebut mencoba menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa ia sedang dan akan terus menjalankan reformasi budaya politik patrimonial dan kroniisme. Ia justru diarahkan para elitnya menjadi pendukung status quo budaya tersebut," jelas Hikam.
Karena itu dia sepakat sepakat dengan salah seorang petinggi KPK, Laode M. Syarief (LMS) yang menyatakan bahwa iuran calon ketua umum dalam Munaslub di sebesar Rp 1 miliar adalah semacam politik uang (money politic) yang berlawanan dengan etika politik demokratis.
Alasan bahwa iuran itu merupakan indikasi dan motivasi komitmen para calon untuk memimpin partai, hanyalah retorika politik asal 'njeplak' saja.
"Saya sependapat dengan LMS agar elite Golkar menghentikan 'kegilaan' tersebut, dan menggunakan cara lain, seperti berkompetisi dengan platform politik yang bermanfaat bagi partai dan bangsa," tandasnya.
[zul]
Pengamat politik senior AS Hikam menilai elite partai Golkar semakin menempatkan diri mereka sebagai para pemimpin yang mengabaikan landasan etika demi kekuasaan. 
BERITA TERKAIT: