Kebijakan Menteri Susi Belum Sejalan Dengan Semangat Otda

Padahal, semua kementerian harus membangun kesepahaman, membagi kewenangan, termasuk mentransfer anggaran kepada daerah-daerah dalam pembangunan kelautan khususnya meningkatkan kapasitas nelayan sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggir.

"Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeksekusi sendiri proyek pengadaan 3.400 kapal. Harusnya didorong ke daerah agar capaian pembangunan terukur, terciptanya multiplier effect, spek sesuai dengan medan tangkap ikan," ujar politikus PDI Perjuangan, Masady Manggeng, dalam keterangannya (Jumat, 8/4).

Ketua Komite Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DPP PDI ini juga mengungkapkan KKP harus menguatkan dan mendorong BUMN perikanan dalam menjangkau hasil-hasil laut dari pulau keci-kecil.

"Di pulau-pulau kecil banyak ikan-ikan segar seperti kerapu, kakap dan lobster. Pasca kebijakan pelarangan alih bongkar muat laut (transhipment) nelayan dan pembudidaya sulit memesarkan dengan harga tinggi, saya rasa BUMN Perikanan bisa memperbanyak armada menjangkau itu," kata Ketua Departemen Kemaritiman Sekber Jokowi Nusantara ini.

Selain itu pula, dia mengingatkan Menteri Susi untuk mengupgrade kapasitas nelayan dan teknologi penangkapan ikan. Karena itu, perlu 'perkawinan' antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan metode-metode modernisasi nelayan dalam hal tangkap ikan.

"Ke depan nelayan bisa menjangkau laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Jika sudah begitu, pasti nelayan makmur, bangsa kuat dan tentunya jarang terdengar pengrusakan ekosistem perairan dangkal," tandasnya.[zul]