"Jadi fungsi kontrol lembaga survei harus ditingkatkan baik intensitas maupun kualitasnya," kata Anggota Komisi VI DPR, Refrizal saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/3).
Menurut Refrizal, peningkatan peran BUMN itu harus dilakukan agar barang-barang yang beredar baik impor maupun ekspor terjaga kualitasnya. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan masyarakat sebagai konsumen maupun produsen.
Ia menegaskan, barang-barang produk nasional yang diimpor harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan quality control yang ketat. Di sisi lain barang-barang yang berasal dari impor pun kualitasnya harus baik.
"Jangan sampai barang-barang yang masuk ke dalam negeri itu seperti sampah, itu sangat merugikan konsumen," pesan Legislator PKS ini.
Tentang lembaga mana yang harus diberikan otoritas, Refrizal menegaskan harus tetap diberikan kepada lembaga surveyor Pemerintah yang sudah ada selama ini, yaitu PT Surveyor Indonesia (Persero). Sebab, lembaga tersebut sudah memiliki pengakuan internasional. Ia tak setuju jika diberikan kepada lembaga survei swasta.
Meski demikian, Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, DR. Darwis yang dihubungi terpisah di Makassar mengingatkan Pemerintah agar sangat ketat memberikan persyaratan kepada lembaga survei.
"Setiap lembaga survei atau verifikasi harus mengantongi sertifikasi internasional manajemen mutu 17020 yang memperkuat kompetensi lembaga survei," tegas Darwis.
[rus]
DPR meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran lembaga survei dalam mengontrol aktivitas ekspor-impor. Hal itu perlu dilakukan mengingat aktivitas ekspor-impor makin terbuka dan meningkat di era Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA. 
