PDIP Dan PBNU Kompak Mau Kukuhkan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Selasa, 01 Maret 2016, 14:03 WIB
PDIP Dan PBNU Kompak Mau Kukuhkan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila
rmol news logo Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal dan Soekarno adalah penggali Pancasila. Agar momen kesejarahan itu tak hilang, maka 1 Juni harus dikukuhkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Demikian kesimpulan ‎seminar nasional "Kembali ke Pancasila" yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya (Senin, 1/3).‎ Hadir dalam seminar ini Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, ‎Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pengamat yang juga Dirut Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah.‎

Sementara sambutan terkait agenda itu disampaikan oleh Ketua PB NU Jawa Timur, ‎KH Hasan Mutawakkil Alallah dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga pengurus PB NU Saifullah Yusuf.

PDI Perjuangan, ungkap Hasto, sangat mengapresiasi kesimpulan seminar yang menegaskan dukungan agar Pemerintah menetapkan 1 Juni sebagi hari lahirnya Pancasila. Sebab memang lelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 adalah realitas sejarah sebagaimana disampaikan melalui surat wasiat Bung Hatta dan dokumen otentik yang ditandatangan oleh DR. Radjiman Wedyodiningrat.

"Dukungan NU ini sangat penting, lebih-lebih dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final," ujar Hasto usai seminar.
‎
Pada saat kesempatan pembicara, Hasto menegaskan pemahaman terhadap spirit kelahiran Pancasila tersebut dengan seluruh tesis perjuangan Indonesia Merdeka yang diawali dengan kontemplasi ideologis Bung Karno ketika bertemu dengan petani yang bernama Pak Marhaen.

Dengan demikian, kembali pada Pancasila kata Hasto juga dimaknakan pada watak pembebasan dan keberpihakan pada wong cilik, dan watak untuk mengubah tata pergaulan hidup yang menghisap.

"Pancasila harus menjadi praksis ideologis untuk merancang suatu tatanan masyarakat Indonesia agar terbebas dari sistem budaya, sistem ekonomi, dan tata pergaulan hidup yang saat ini lebih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kapitalisme dan liberalisme," ungkap Hasto.

Hasto menambahkan‎ PDIP dan NU memiliki sejarah panjang dengan dedikasi hidup untuk bangsa dan negara Indonesia.  PDIP dan NU dipersatukan oleh kesadaran terhadap sejarah kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai  ideologi negara yang final.

"Pancasila yang pertama kalinya disampaikan oleh BK dalam pidato 1 Juni 1945 menjadi pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup yang menjadi dasar keputusan politik pemerintahan negara," demikian Hasto.‎ [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA