Demo Istana, Ratusan Dokter Ogah Diperbudak BPJS

Mereka menuntut pemerintah melakukan reformasi terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Para dokter berala­san, pelaksanaan JKN yang masih bermasalah sangat merugikan tenaga medis dan masyarakat sebagai peserta JKN.

Para dokter yang mengenakan jas putih memulai aksinya dengan menggelar long march dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara. Cuaca mendung dan gerimis tidak menyurutkan mereka menyuarakan keluhannya yang sebagian dituliskan di span­duk yang mereka bawa.

Spanduk tersebut bertuliskan 'BPJS Bikin Apes', 'Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional', 'BPJS Harus Memuaskan Pasien dan Dokter, Bukan Hanya Pejabat', 'Kami Adalah Dokter Pejuang Pelayan Rakyat Bukan Hamba BPJS', dan 'Tarif Hemat JKN, Rakyat Sekarat'. Tak han­ya itu, aksi ini juga diiringi tiga mobil ambulan sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap pelaksanaan JKN.

Koordinator aksi, M Noer Rizqie menuturkan, aksi ini ada­lah bentuk keprihatinan dokter Indonesia terhadap pelaksanaan JKN yang masih carut marut. "Aksi ini juga merupakan bentuk konsistensi DIB dalam mendor­ong reformasi sistem kesehatan di Indonesia," katanya di sela-sela aksi.

Dia menerangkan, melalui aksi ini pihaknya mengusung lima tuntutan. Antara lain, menuntut komitmen politik dan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan JKN, menuntut pemerintah men­gutamakan keselamatan pasien di era JKN, menuntut pemerintah menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata, menuntut pemerintah untuk menekan biaya komponen pelayanan kesehatan.

Selain itu, juga menuntut pemerintah menjamin profesion­alisme dokter sesuai etika dan standar profesi serta mendapat perlindungan profesi dan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Noer menambahkan, aksi damai ini diikuti seluruh dokter, dokter gigi, dokter spesialis, konsultan, profesor di bidang kedokteran, ko-ass Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, residen FK/FKG, dokter internship, mahasiswa FK/FKG seluruh Indonesia.

"Kami berharap aksi damai ini dapat mendorong reformasi JKN yang berkeadilan bagi rakyat dan tenaga kesehatan," ujarnya.

Seorang peserta aksi, dr Ronny AMawengkang mengaku, set­elah dua tahun JKN berjalan, ada banyak masalah yang terjadi. Menurutnya, para dokter melihat adanya krisis dalam pelayanan kesehatan masyarakat di era JKN. Krisis tersebut berujung konflik antara dokter dengan rumah sakit dan masyarakat. "Padahal semua kan untuk kesejahteraan rakyat," sebutnya.

DIB, lanjutnya, menginginkan adanya penyebaran dokter yang merata sebelum dilakukannya pelayanan kesehatan. Selama ini banyak pasien tidak tertangani karena adanya sistem rujukan dari Puskesmas dengan fasilitas BPJS.

"Kami selalu dituntut maksimal tapi fasilitas minimal. Pasien yang membeludak karena rujukan dari puskesmas yang bikin kita harus ada tindakan dan tentu biaya juga jadi mahal," katanya.

Menyikapi aksi tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak mungkin JKN merugikan dokter. "Saya kira semua itu dibayar. Saya tidak tahu itu. Karena itu dananya triliunan, mana mungkin dokter tidak dibayar," kata JK.

Meski demikian wapres mengakui penghasilan dokter dari program JKN tidak terlalu besar. "Bahwa pembayarannya memang tidak sebesar kalau praktik swasta, memang iya. Tapi ini kan dokter itu bekerja didik pertama kali untuk melayani dan tentu ada aspek sosialnya. Perjalanannya nanti seperti itu tapi pasti," im­buh JK.   ***