"Ada pihak yang sedang bermain menjadi sponsor gelap, menggiring UU Migas nantinya menguntungkan kelompok mereka," ujar Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/2).
Dia mengatakan berbahaya jika UU Migas hasil revisi malah menguntungkan asing, membuat negara lemah dan tidak mampu melindungi masyarakat atas kebutuhan migas.
Poin utama yang sangat kontroversial dan jadi bahan permainan, kata Ferdinand, antara lain terkait nasional gas company dan pembentukan BUMN khusus di sektor hulu dan di hilir. Poin ini jadi isu paling seksi karena menyangkut bagi-bagi hasil dan bagi bagi jabatan.
"Jelas ini pemikiran yang hanya menguntungkan diri dan kelompok tanpa memikirkan nasib bangsa kedepan," katanya.
Oleh karenanya dia meminta revisi UU Migas yang masuk prolegnas tahun ini dan sedang berlangsung pada tahapan naskah akademik, mesti dibuka ke publik secara terang benderang. DPR dan Pemerintah jangan main petak umpet dengan publik untuk memuluskan agenda tertentu yang merugikan negara dan menguntungkan oknum-oknum baik di DPR, Pemerintah serta pihak lain dari proses revisi.
"Naskah akademik dan draf revisinya harus dibuka ke publik, tidak boleh ditutupi. Harus jelas dan transparan naskah akademiknya disusun oleh siapa, proses penunjukan penyusunan naskah seperti apa supaya tidak ada kebohongan yang disuguhkan kepublik seolah olah kebenaran," katanya.
"Lebih baik UU Migas tidak direvisi daripada nanti malah semakin membuat sektor migas berantakan karena revisi dilakukan hanya untuk memenuhi target-target pihak tertentu yang hanya berpikir keuntungan kelompoknya tanpa memikirkan nasib bangsa," tukas Ferdinand.
[dem]
Energy Watch Indonesia (EWI) mencurigai ada proses yang tidak sehat dalam revisi Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). 
BERITA TERKAIT: