Produk Jurnalistik Kian Cair, Menkominfo Kerap Konsultasi Kepada Bagir Manan

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat memberikan sambutan pembukaan Konvensi Nasional Media Massa Refleksi Pers Nasional (Menjawab Pembangunan Poros Maritim Dan Menghadirkan Kesejahteraan) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, TNB (Senin, 8/2).

Terkait hal tersebut, Rudiantara mengaku kerap berkonsultasi kepada Ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan kalau mendapati produk jurnalistik yang menurutnya tidak sesuai kaidah. Kepadanya, Prof. Bagir menyampaikan kalau tidak redakturnya misalnya, media online tersebut diblok saja. "Ini menjadi tantangan tersendiri," jelas Rudiantara.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo juga mempertanyakan apakah UU 40/1999 tentang Pers sudah cukup mendasari aktivitas jurnalistik saat ini dan perkiraan lima atau sepuluh tahun ke depan.

Karena, dia menambahkan, UU Pers termasuk yang sangat cepat proses pembuatannya saat awal-awal masa reformasi. Bahkan tidak ada naskah akademiknya. "(UU Pers) nampaknya perlu diperhatikan," ucapnya.

Apalagi disusul dengan berbagai produk perundang-undangan lainnya yang mempunyai irisan dengan UU Pers. Seperti UU Penyiaran dan UU ITE. Karena belum mencakup semua, kedua UU tersebut akan direvisi oleh DPR.

"Bagaimana dengan UU Pers, saya tidak bilang harus diubah tapi bagaimana harus mencakup kita semua, masyarakat pers khususnya wartawan; bagaimana kita bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan tata aturan yang lebih baik," tandasnya.

Hadir dalam Konvensi Nasional Media Massa ini sejumlah tokoh, seperti Menko Maritim Rizal Ramli yang menjadi keynote speaker, KSAL Laksamana Ade Supandi Supandi, Gubernur NTB Zainul Majdi, Ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan, Ketua Umum PWI Margiono dan sejumlah tokoh pers.

Konvensi Nasional Media Massa ini merupakan rangkaian acara Hari Pers Nasional 2016. Acara puncak akan digelar besok dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo. [rus]