Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Anugerah Kebudayaan dengan tema "Bupati/Walikota Sebagai Ujung Tombak Kebudayaan Nasional" yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Lombok Raya, Mataram (Minggu, 7/2).
Dedi Mulyadi merupakan salah satu kepala daerah yang menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI. Dia dinilai berhasil merevitalisasi tradisi Sunda dengan keteladan partisipatoris.
"Otonomi bagi saya bukan hanya soal keuangan, tapi yang paling utama adalah membangun ideologi yang riil berkembang dari setiap wilayah," jelas Dedy dalam presentasinya.
Karena itu dia menyatakan, desa di Purwakarta , harus memiliki peraturan desa dimana hukut adat dihidupkan. Rumah-rumah panggung dan menggunakan atap ijuk dihidupkan kembali, termasuk bangunan sekolah harus terbuat dari bambu.
"Kemudian jam pelajaran saya sederhanakan tidak sampai jam 12. Masuk jam 6, pulang jam 10. Setelah itu mereka pulang belajar industri kreatif, harus berkesenian, mengembangkan pertanian, peternakan dan perikanan," tegasnya.
Lebih jauh dia menambahkan, anak petani misalnya harus ikut membantu orangtuanya menanam padi atau perkebunan lain. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran.
"Sehingga anak-anak itu otaknya menjadi cerdas. Tidak hari ini terlalu akademik sekolah itu," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengimbau agar kita semua kembali kepada jatidiri bangsa dan Pancasila. "Dan harus dibangun spirit orang yang memperjuangkan kebudayaan dilindungi oleh negara," demikian Dedy Mulyadi.
Selain Dedy, ada tujuh kepala daerah lainnya yang mendapat penghargaan serupa. Yaitu, Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi Jawa Timur; Ali Yusuf, Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat; Enthus Susmono, Bupati Tegal, Jawa Tengah; Hugua, Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Jimmy F. Eman, Walikota Manado, Sulawesi Utara; Mochamad Ridwan Kamil, Walikota Bandung, Jawa Barat; Wilhelmus Foni, Penjabat Bupati Belu, NTT.
Dari delapan penerima penghargaan tersebut, Ridwan Kamil dan Jimmy F. Eman tidak hadir.
Anugerah Kebudayaan ini secara serah resmi akan disampaikan pada puncak acara HPN pada Selasa (9/2) lusa yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
[zul]
Otonomi daerah bukan hanya soal bagaimana daerah bisa maksimal menggarap dan menikmati hasil kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Tapi yang paling penting adalah membangun kebudayaan dan ideologi di daerah tersebut. 
BERITA TERKAIT: