Desakan tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution setelah dirinya menerima aduan dari Wakil Rektor sebuah perguruan tinggi yang mempertanyakan kebenaran keberadaan SE tersebut.
Karena Kemenristek Dikti ditengarai melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan keistimewaan kepada ormas tertentu.
SE yang ditandatangi Dirjen Pembelajaran dan Kemanusiaan Kemenristek Dikti Ahmad Intan tersebut ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta se-Jabodetabek.
Isinya berupa imbauan pengerahan dukungan massa mahasiswa untuk menghadiri "Apel Kebhinekaan, Lintas Iman Bela Negara" yang diselenggarakan PBNU dan ormas keagamaannya lainnya di Lapangan Banteng, Jakarta, pukul 12.00-17.00 WIB hari ini (Minggu, 17/1).
SE yang ditembuskan ke Menristek Dikti dan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta tersebut sebelumnya diunggah di situs
http://kopertis3.or.id. Namun, pantauan sesaat lalu, fotocopy-an SE tersebut sudah tidak ada lagi di situs tersebut.
"Sekira SE itu ternyata benar adanya, Menristek Dikti menginvestigasi kasus itu. Jika SE itu terbukti sebagai penyalahgunaan kewenangan, sebaiknya Menristek Dikti meminta pertanggunggungjawaban yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku," tegas Maneger.
Maneger mengingatkan pemerintah utamanya Kemenristek Dikti harus menjamin hal seperti itu tidak akan terulang lagi di masa mendatang (
guarantees of nonrecurrence).
[zul]
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir didesak untuk mengklarifikasi ke publik soal kebenaran Surat Edaran bernomor 001/B/SE/I/2016. 
BERITA TERKAIT: