Demikian disampaikan Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Priamanaya Djan. Menurut Priamanaya, kebijakan ini dirasakan langsung oleh para pengusaha kontraktor kecil dan menengah di daerah.
"Teman-teman pengusaha daerah lapor ke kita, kebijakan ini mulai jalan. (Pengerjaan) Yang kecil-kecil sudah kembali diusahakan oleh kontraktor UKM lagi," kata Priamanaya beberapa saat lalu (Kamis, 14/1).
Kementerian PU juga, ujar Pria, mempercepat tender infrastruktur dan mempercepat penyerapan anggaran. Meski selama 2015, Kementerian PU/PUR mendapat tantangan dari aspek kelembagaan seperti penyesuaian nomenklatur namun terjadi percepatan serapan anggaran infrastruktur pada akhir tahun 2015.
"Serapan anggaran Menteri PU/PUR akhirnya mencapai diatas 93 persen. Proyek-proyek infrastruktur baik yang bukan multiyear maupun yang multiyear dapat tereksekusi dengan baik," demikian Pria.
[ysa]
BERITA TERKAIT: