Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo. Menurut Benny, kasus skandal Freeport atau dikenal dengan "Papa minta saham" menjadi bukti kuat sistem demokrasi telah masuk pasar gelap kekuasaan.
Ia pun mengkritisi demokrasi pada era globalisasi karena hanya berarti sebuah metode pemilihan pemimpin lewat voting. Dalam konteks ini demokrasi tidak ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat atau warga negara.
"Memang dari rakyat tetapi tidak untuk rakyat, apalagi oleh rakyat," kata Benny dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 10/1).
Benny menegaskan bila saat ini yang berdaulat adalah perusahaan-perusahaan multinasional, bukan rakyat atau warga negara. Perusahaan multinasional ini membiarkan proses demokrasi berjalan dengan memilih pemimpin di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan begitu pemimpin terpilih mereka mudah menaklukkannya dengan iming-iming uang dalam jumlah yang menggiurkan.
"Kolusi antara penguasa dan pengusaha atau korupsi global akhirnya menelikung dan dapat mematikan demokrasi di Indonesia," demikian Benny.
[ysa]
. Demokrasi Indonesia selama pasca reformasi telah melahirkan pasar gelap kekuasaan. 
BERITA TERKAIT: