Tiga Kebijakan Rezim Jokowi-JK Yang Menggerus PKL

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Kamis, 07 Januari 2016, 09:39 WIB
Tiga Kebijakan Rezim Jokowi-JK Yang Menggerus PKL
foto: net
rmol news logo . Aset ekonomi dan kekayaan alam Indonesia lebih dari 80 persen telah dikuasai asing. Lebih dari itu, sistem keuangan dan infokom hampir 100 persen sama sekali sudah tidak dipangkuan Ibu Pertiwi. Hal yang sama segera terjadi pada sistem transportasi.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun di Jakarta, Kamis (7/1).

Ali mengungkapkan, harapan Indonesia satu-satunya yang tersisa hanyalah 54,9 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 25 juta PKL di dalamnya, yang merupakan tulang punggung pendapatan ekonomi masyarakat. Inipun juga segera dilumatkan asing dengan dalih Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Lebih dari itu, Presiden Jokowi lantang tegaskan bahwa pemerintah RI tidak akan melindungi ekonomi rakyat bahkan segera mencabut berbagai proteksi dan subsidi. Kondisi ini harus segera disudahi dan hentikan," tegas Ali.

Menurutnya, paling tidak ada tiga kebijakan rezim Jokowi-JK yang menggerus dan menjajah ekonomi rakyatnya sendiri. Pertama, akan segera mensterilkan kawasan wisata dari 5 juta PKL digantikan kongsi kapitalis multinasional semisal Sevel, KFC, Lawson, Indomart, Alfamart dan lainnya. Kedua, deregulasi perlonggar izin toko modern yang akan segera melumatkan pasar tradisional dan jutaan PKL kelontong di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan warisan ekonomi dan budaya nenek moyang bangsa.

"Saat ini saja sudah 3500 pasar tradisional dan 3 juta PKL kelontong gulung tikar akibat keberadaan toko ritail modern," ungkapnya.

Ketiga, rezim Jokowi-JK tidak akan melindungi ekonomi rakyat Indonesia hadapi MEA bahkan segera mencabut kebijakan proteksi dan subsidi.

"Apa mau rezim Jokowi-JK menggerus dan melumatkan ekonomi rakyatnya sendiri untuk dipersembahkan ke asing? Atau betul adanya diagnosis APKLI bahwa rezim ini adalah kepanjangan tangan kekuatan asing yang antarkan Indonesia terjajah kembali? Apapun resikonya harus segera dihentikan," tegas Ali.

Ia menambahkan, Indonesia sudah tidak berdaulat lagi, dijajah kembali oleh asing adalah fakta bukan isapan jempol belaka. Tak perlu kaget atau galau tatkala pembakar hutan yang mengancam genoside 50 juta bangsa Indonesia bebas dari jeratan hukum. Bahkan tanpa modal sepeserpun setiap tahunnya aset ekonomi Indonesia ratusan hingga ribuan triliun diembat asing. Demikian juga, segala bentuk transaksi ekspor uangnya parkir di luar negeri. Sebagai ilustrasi, aset BNI, BRI Mandiri hanya sekitar 215 miliar dolar AS jauh lebih kecil dibandingkan aset Bank Singapura 824 miliar dolar AS.

"Oleh karena itu, pilihannya hanya tunggal: dibiarkan bubar atau segera revolusi selamatkan Indonesia. Atas nama PKL seluruh Indonesia, kami meminta mahasiswa, pemuda dan rakyat Indonesia bersatu segera selamatkan Indonesia," pungkas Ali mengajak. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA