Hal ditegaskan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, di Jakarta, kemarin. "Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK denÂgan visi Nawa Cita dan Program Revolusi Mental, semakin jauh panggang dari api. Belum meÂnampakkan hasil," ujarnya.
Dikatakan Petrus, sudah banyak janji Jokowi untuk perbaikan penÂegakan hukum, khususnya pemÂberantasan korupsi, namun yang terjadi, malah pelemahan institusi KPK, berikut badai kriminalisasi dan politisasi kasus pimpinan KPK ketika menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai terÂsangka.
"Presiden Jokowi tidak melakukan sesuatu untuk mencegah atau menyelamatkan pimpinan KPK yang berdampak pada peleÂmahan institusi KPK," ujarnya.
Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI) ini menyebutkan, tuntutan dan cita-cita reformasi, yakni adanya perubahan mendasar dalam peÂmerintahan yaitu; Soeharto munÂdur dari jabatan presiden dan Amandemen UUD 45, tujuannya adalah agar supremasi hukum bisa ditegakkan dan pemberÂantasan KKN dapat dilakukan dengan mudah.
Namun, lanjut bekas anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara (KPKPN) ini, yang terjadi, ternyata orang-orang Orde Baru (Orba) kembali memimpin negeri ini dengan berÂbagai cara, di antaranya sepÂerti kembali memimpin partai politik.
"Masuk menjadi pengurus bahkan pendiri parpol dengan berbagai kemasan dan slogan reformis, namun sesungguhnya karakter korup era Orba masih melekat dan mewarnai kehiduÂpan parpol saat ini," ujarnya.
Menurut Petrus, selama perÂjalanan pemerintahan ini, supreÂmasi hukum dan pemberantasan KKN mengalami nasib paling sial. Karena korupsi semakin merajalela, sementara hukum seolah tidak berdaya, termasuk koruptor Orba yang tak ada satu pun diproses hingga kini.
Belum terwujudnya tuntutan reformasi di bidang supremaÂsi hukum dan pemberantasan KKN selama sekitar 15 tahun, lalu muncul visi Nawacita dan program Revolusi Mental, naÂmun diingkari Presiden Jokowi dan parpol pendukungnya.
"Banyak hal yang diingkari sendiri oleh presiden dan parpol pendukung. Seperti koalisi tanpa syarat, penguatan KPK dan lain-lainnya. Adalah kenyataan, jabatan menteri dibagi-bagikan kepada parpol pengusung," ujar Petrus. ***
Visi misi Presiden Jokowi daÂlam Nawa Cita, dinilai tidak terÂbukti selama satu tahun pemerÂintahan Kabinet Kerja. Program Revolusi Mental yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi pun hanya isapan jempol. 
BERITA TERKAIT: