IBC Tantang Nyali KPK Periksa JK Dan Sofyan Djalil

"Janji komisioner KPK yang baru untuk menangkap big fish koruptor, maka di kasus Pelindo II ujiannya," kata Direktur Eksektutif Indonesia Budget Control, Akhmad Suhaimi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 23/12).

Selama ini, lanjut Akhmad Suhaimi, banyak pihak menilai bila RJ Lino mempunyai backing kuat dan susah disentuh hukum. Publik pun masih ingat bagaimana pencopotan Komjend Budi Waseso dari Kabareskrim pasca penggeledahan kantor Pelindo II.

"Pun publik bertanya-tanya bagaimana RJ Lino sampai mesti menelpon Wapres Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian ketika itu yang kini menjadi Kepala Bappneas Sofyan Djalil ketika kantornya di geledah. Padahal dari segi tugas pokoknya tak ada hubungan hirarki RJ Lino dengan wapres JK dan Sofyan Djalil," ungkap Akhmad.

Karena itu, lanjut Akhmad, KPK jangan berhenti di RJ Lino dalam penuntasan korupsi di Pelindo II. Langkah terbaik bagi KPK adalah segera menangkap dan penjarakan RJ Lino, mnengingat dikhawatirkan Rj Lino dapat menghilangkan bukti dan membuat perlawanan politik.  Demikian juga KPK  harus segera memeriksa Wapres Jusuf kalla dan Kepala Bappenas guna menggali lebih detail peran keduanya dalam dugaan menjadi backing RJ Lino.

"Jika dugaan backing benar adanya, tentu bantuan backing dari keduanya tidak gratis, alias pasti ada timbal balik, mutualis simbiosis, entah berupa imbal konsesi bisnis dan lainnya. Pemeriksaan Wapres JK dan Sofyan Djali juga menjadi penting untuk menggali kemungkinan keduanya mempunya bisnis di Pelindo II dan kemungkinan terlibat dalam pengadaan QCC," tegas Akhmad Suhaimi, sambi menekankan bahwa publik  menaruh harapan besar pada Komisioner KPK baru.

"Doa dan solidaritas rakyat menyertai KPK untuk berani usut tuntas korupsi QCC, bahkan jika pun menabrak tembok kekuasaan," demikian Akhmad Suhaimi. [ysa]