Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus II, Teguh Juwarno, dalam keterangan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (18/12).
"Ini vitamin untuk membongkar persoalan ketidakberesan pengelolaan BUMN kita, khususnya BUMN pelabuhan," ungkap Teguh.
Pansus Pelindo II, lanjut Teguh, akan terus membongkar pihak-pihak yang harus bertangung jawab dari direksi hingga komisaris, sampai juga menteri yang merestui.
"Langkah KPK ini juga menepis kekhawatiran bahwa Pansus Pelindo II masuk angin dan hanya untuk kepentingan politis," demikian Teguh.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: