Demikian disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam rapat koordinasi terkait Kebijakan Menghadapi Konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan Bahaya Terorisme di Ibu Kota Negara DKI Jakarta di Hotel Royal Kuningan, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12).
Dalam rakor yang digelar DPD, Irman didampingi dua nggota DPD RI asal DKI Jakarta Andi Mappetahang Fatwa dan Abdul Aziz Khafia.
Turut hadir ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala BNPT Saud Usman Nasution, perwakilan dari Polda Metro Jaya dan perwakilan TNI. Selain itu, beberapa perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
"Adanya dukungan masyarakat juga dapat mencegah terorisme yang ada di Indonesia. Karena dengan melibatkan masyarakat penanggulangan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan terorisme dapat dengan mudah diatasi," ujar Irman.
Senada dengan pernyataan tersebut, AM Fatwa juga memandang perlu untuk mengangkat isu ini terlebih jika kita melihat posisi strategis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dengan segala potensi konflik yang dimilikinya. Untuk itu, menurutnya, keamanan di Jakarta harus lebih ditingkatkan agar masalah terorisme dan isu SARA tak mengusik stabilitas keamanan dan politik di pemerintahan.
"DKI Jakarta merupakan daerah sentral politik nasional yang memerlukan kondisi yang aman dan kondusif. Keamanan menjadi faktor terpenting dalam menjaga keutuhan dan kedamaian Ibu Kota negara ini," katanya.
Senator DKI Abdul Azis Khafia dalam menutup Rakorda ini juga menegaskan bahwa bukan cuma pencegahan tetapi juga diperlukan adanya deteksi dini agar tidak terjadi ekstrimisme bukan terjadi terus baru dicegah.
"Jika menemukan sesuatu yang janggal baik prilaku dari seseorang atau melihat benda-benda yang mencurigakan, mohon kiranya dapat dilaporkan kepada aparat keamanan setempat," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: