Dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jumat pekan lalu, JK menyebut tiap tahun negara harus membayar sekitar Rp 100 triliun. Kewajiban ini harus terus ditanggung sampai puluhan tahun ke depan atau bahkan sampai seumur hidup.
Namun sampai saat ini belum tampak langkah konkret dari JK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. (Baca:
Kesedihan JK Beralasan, Pemerintah Wajib Bayar Bunga BLBI Seumur Hidup)
"Apa kabar JK mau mengusut skandal Mega korupsi BLBI yang nenyengsarakan rakyat Rp 600 triliun," ujar politisi senior Rachmawati Soekarnoputri lewat pesan singkatnya kepada redaksi, malam ini (Jumat, 11/12).
"Jangan seperti KPK, alih-alih mau ngusut malah jadi ayam sayur," sambung Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno ini.
Menurutnya, kebijakan release and discharge untuk obligor BLBI, merupakan korupsi terbesar dalam sejarah perjalanan Indonesia. Akibat kebijakan yang dibuat saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu negara harus membayar bunga obligasi BLBI Rp 100 triliun tiap tahunnya.
"Setiap tahun harus bayar utang obligor hitam 100 triliun sampai tahun 2044 atau bisa seumur hidup. Mega korupsi ini mengakibatkan mulai bayi baru lahir dan tiap kepala penduduk Indonesia sudah terkena beban utang Rp 15 juta.
Nauzubilah min zalik," tegasnya.
Karena itu, dia mengingatkan, tidak ada jalan lain kecuali segera usut pelaku korupsi BLBI ini.
"Sungguh sangat tidak adil dan zolim, makan uang rakyat, para koruptor diberi pengampunan R&D pada waktu Megawati sehingga rakyat dan negara menanggung bebannya," imbuhnya.
"Jadi JK jangan NATO (
No Action Talk Only). Segera perintahkan usut!" demikian Rachmawati, putri Bung Karno ini.
Sementara itu, berbeda dengan JK, beberapa waktu sebelumnya Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan sendiri menegaskan kasus BLBI harus tutup buku. Dia menyampaikan itu saat membicarakan RUU Pengampunan Nasional.
"Tidak ada urusannya dengan BLBI. BLBI sudah selesai sudah tutup buku. Kita berbicara dana-dana kita yang ada di luar negeri dan mereka tidak mau membawa ke dalam negeri," pungkas Luhut. (Baca:
Luhut Hebat Banget, Tiba tiba Bilang Kasus BLBI Tutup Buku)
[zul]
Sepekan sudah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan kesedihan dan kemarahannya terkait beban negara yang harus terus membayar bunga obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. 
BERITA TERKAIT: