Demikian disampaikan Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat, Andi Arief, melalui akun twiterrnya, Kamis malam (10/12).
"Apa yang bangsa ini mau ambil kembali dari Freeport, dapatkan dulu. Bahwa setelah itu terpaksa gaduh, namun apa yang bangsa ini mau didapat," ungkap Andi Arief
Saat ini, lanjut Andi Arief, satu pun kewajiban Freeport belum ada yang dipenuhi. Freeport menyoal kepastian perpanjangan operasi. Ini lucu, sebab harusnya 14 Oktober divestasi 10,64 persen saham sudah selesai, dan itu bentuk pemerintah serius.
"Kan divestasi artinya pemerintah atau BUMN keluar uang yang kabarnya ekuivalen dengan Rp 25 triliun. Apalagi 2019 nanti jadi klop 30 persen, artinya pemerintah yang mewakili bangsa indonesia ini serius. Kurang apa lagi. Ma’ruf Oh Makruff," ungkap Andi Arief.
Andi Arief mengingatkan, kalau diperpanjang dulu kontraknya dengan iming-iming investasi tambang bawah tanah, maka nanti Freeport divestasinya pasti akal-akalan. Banyak cara akan dilakukan Freeport.
"Kita semua mengikuti, paling alot 5 tahun lalu berunding sama Freeport ya soal divestasi. 3 tahiun mereka kopeh hanya mau kasih 20 persen," demikian Andi Arief.
[ysa]
. Seharusnya sikap semua anak bangsa dan pejabat dalam menghadapi Freeport sama. 
BERITA TERKAIT: