Sutiyoso: Kekurangan Surat Suara Terjadi Hampir Di Seluruh Daerah Yang Melaksanakan Pilkada

Temuan BIN, apa ada kend­ala logistik di pilkada serentak kali ini, dalam hal surat suara misalnya?
Kekurangan surat suara ter­jadi hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Akan tetapi dapat diatasi den­gan menggunakan surat suara cadangan.

Artinya hari H pilkada serentak seluruh Indonesia masih terbilang sukses dan kondusif?
Alhamdulillah pilkada ser­entak sampai pukul 17.00 WIB saat itu relatif kondusif, semua rangkaian pencoblosan telah berlangsung di 264 wilayah 8 pilgub, 34 pilkot, 242 pilbup, dan saat ini sebagian besar telah menyelesaikan penghitungan hasil perolehan suara.

Catatan Anda, ada berapa banyak tindak kekerasan yang terjadi selama hari H itu?
Tindak kekerasan terjadi di banyak daerah. Di Kabupaten Nias misalnya terjadi pemuku­lan oleh kades terhadap pemilih. Di Kabupaten Nias Selatan, pemukulan warga oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu di Kabupaten Keerom, pemukulan terhadap Ketua KPPS dan PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan) oleh warga. Selanjutnya di Kabupaten Manokwari Selatan, pe­mukulan oleh kepala kampung kepada Timses David-Maxi Ahuren. Tapi semua kejadian itu bisa diatasi dengan baik oleh petugas di lapangan. Karena memang di pilkada kali ini selu­ruh kekuatan aparat dikerahkan secara penuh

Terkait netralitas penye­lenggara apakah ada temuan BIN?
Berdasarkan pantauan kasus netralitas penyelenggara me­mang jumlahnya tidak terlalu banyak. Di antaranya, terjadi di Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah), KPPS dan Linmas mendukung paslon nomor 2. Kemudian di Kabupaten Kaur, Bengkulu, Panwascam dukung calon nomor 2.

Selain itu, apalagi per­masalahan menonjol lain yang anda temui?
Permasalahanmenonjol masih hampir sama dengan pemilu-pemilu lain di antaranya; money politics. Kasus politik uang ini berdasarkan pengamatan kami terjadi di banyak daerah terutama di daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten Karo, Tobasa, Asahan, Nias Utara Sumatera Utara. Kemudian Kabupaten Kerinci dan Batanghari, di Jambi. Lalu Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kabupaten Purworejo, Demak, Tara Kebumen, Purbalingga Jawa Tengah. Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Sultra, Kota Kotamobagu Sulawesi Utara, dan Kota Ternate Maluku Utara. Temuan ini se­muanya sudah kami tindaklanjuti ke petugas pengawas pemilihan di daerah masing-masing.

Bagaimana dengan kasus kampanye hitam?
Black campaign utamanya terjadi di beberapa daerah di luar Jawa. Di antaranya, ada di Kota Surakarta, Gowa (Sulsel), Mukomuko (Bengkulu), Halbar (Malut), Kepulauan Aru (Maluku), Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten TTU (NTT). Syukur Alhamdulillah kasus-kasus kam­panye hitam itu tidak sampai menimbulkan persoalan lanjutan. Dan kasus-kasus itu semua juga sudah kami laporkan dan ditindaklanjuti petugas pengawas pemilihan.

Kecurangan, seperti pen­coblosan lebih dari satu kali apa masih terjadi?
Pencoblosan dua kali itu terjadi di Kabupaten Muratara (Sumsel), Kabupaten Kaur (Bengkulu); Kabupaten Indramayu (Jabar); Kota Denpasar (Bali).

Apakah ada kasus pengru­sakan logistik di hari H itu?
Perusakan logistik Pilkada terjadi di Kabupaten Tuban, Jatim yaitu pembakaran formu­lir C-6. Lalu penyobekan surat suara di Kota Banjarmasin. Sementara pengrusakan ko­tak suara, terjadi di kampung Pravi Barat, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

Bagaimana dengan DPT ganda, sejauh ini ada berapa banyak laporannya?
DPT ganda terjadi di Kabupaten Buru Selatan. Di Maluku DPT ganda terjadi di 2 TPS. ***