Satu Tahun Jokowi-JK Terbukti Bidang Hukum Kian Berdaulat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Rabu, 25 November 2015, 06:15 WIB
Satu Tahun Jokowi-JK Terbukti Bidang Hukum Kian Berdaulat
rmol news logo . Dalam satu tahun ini, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dan menunjukkan beberapa perbaikan. Tentu saja perbaikan ini harus diapresiasi. Pun demikian bila ada kekurangan, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik dan lalu memperbaikinya lagi.

"Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekurangan, kita juga tidak boleh segan mendengar masukan dan memperbaikinya," kata politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam diskusi dengan tema "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Hotel Le Meredien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Terkait dengan kebijakan ekonomi, anggota Komisi XI ini meminta pemerintah tak perlu membuat target ekonomi yang terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tak terlalu baik. Target ekonomi harus dibuat realitis sehingga tak ada pengusaha yang merasa dikejar-kejar petugas pajak karena untuk memenuhi target tersebut. Artinya, pemerintah harus membuat ekonomi semakin kondusif.

Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan tanpa harus membuat kegaduhan. Di awal-awal pemerintahan, terkait dengan masalah hukum ini, memang ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini, Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.

"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ungkap Maruarar.

Terkait dengan kondisi politik, Maruarar mengatakan bahwa memang di awal-awal transisi pemerintahan, dikotomi politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) cukup terasa. Namun kini sudah sangat cair sehingga misalnya banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR yang didominasi KMP. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.

"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," ungkap Maruarar. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA