Saifullah Yusuf: Selama Ini Kita Nggak Berani Katakan Setuju Atau Tidak Setuju Madura Menjadi Provinsi

Namundemikian, keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan beberapa cata­tan. Dia bilang, sebelum Madura dimekarkan menjadi provinsi, ada beberapa hal strategis yang perlu dikaji secara mendalam terlebih dulu agar pemekaran provinsi tidak lari dari tujuan awal, yakni ingin menyejahtera­kan masyarat Madura.

Menurut kajian Anda, layak nggak sih Madura jadi provinsi?
Ya kita nggak ada kajian khusus ya, tapi aspirasi Madura untuk menjadi provinsi itu sudah cukup lama juga, yang sekarang ini menguat lagi.

Apa saja yang akan jadi bahan pertimbangan Pemprov Jawa Timur, terkait layak atau tidaknya Madura jadi provinsi?
Ada beberapa faktor ya pentingdijadikan ukuran. Pertama kan kondisi geografis, umum­nya kan kalau kita belajar dari pembentukan provinsi baru seperti kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo itu kondis­inya memang secara geografis perlu dipecah sebagai daerah otonomi sendiri untuk mening­katkan pelayanan.

Lalu?
Yang kedua, faktor ekonomis. Seberapa jauh kalau ini otonom punya kekuatan ekonomi yang memadai untuk menjadi sebuah provinsi. Jangan sampai malah justru membebani keuangan negara dan pemerintah hingga jatah untuk pembangunan men­jadi semakin kecil.

Dari dua segi itu, apa Madura sudah cukup layak?
Saya belum mendalami pasti ya, tapi yang paling sering disebut itu dana bagi hasil dan gas bumi. Tapi ini kan tidak berlaku pada masyarakat Madura saja. Rumusan bagi hasil itu kan ber­laku untuk seluruh Indonesia. Kan nggak mungkin begitu Madura jadi provinsi terus men­gubah rumusan.

Katanya Madura punya banyak sumber-sumber kekuatan ekonomi yang bisa dieksploitasi jika jadi provinsi?
Saya belum mendalami kekua­tan ekonominya seperti apa, tetapi yang saya dengar ya itu dana bagi hasil dari sumber daya alam, minyak dan gas.

Yang saya belum tahu juga kekuatan yang lain, kan tidak hanya itu sebetulnya. Kayak PAD dan lainnya.

Efektivitas pemerintahan, SDM-nya bagaimana jika Madura menjadi provinsi?
Nah itu, apa akan diisi dari (pemerintah) kabupaten-kabu­paten atau didrop dari daerah lain. Itu memang masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Orang Madura itu kan tidak hanya tinggal di Madura kan. Ada di daerah-daerah lain juga. Kita bilang ada 50 persen lah yang ada di dalam dan 50 persen ada di luar, ambil mudahnya saja. Kemudian harus diperiksa lagi juga daya dukungnya seperti sekolah, rumah sakit, banyak faktor lah ya.

Sejatinya apa sikap Pemprov dan DPRD Jatim menyikapi wacana pemekaran provinsi Madura. Mendukung apa tidak?
Ya kita belum berani ngomong sekarang ya, soalnya nanti bisa ditafsirkan macam-macam karena lagi semangat. Jadi kita ngi­kutin aja.

Prinsipnya?
Prinsipnya kalau memenuhi syarat kenapa tidak, silakan aja nggak masalah. Lebih-lebih ini kan semangatnya untuk mem­percepat kesejahteraan. Itu kan kita nggak bisa nggak setuju.

Kabarnya ketika deklarasi, seluruh Bupati di Madura kompak tidak hadir. Ini apa ada tekanan dari pemprov?
Oh nggaklah... Nggak. Zaman sekarang mana bisa lagi nekan-nekan pak. Kita malah ingin wacana ini didiskusikan oleh masyarakat Madura tanpa ada tekanan. Nggak zamannya lagi nekan-nekan. Selama ini kita ng­gak berani mengatakan setuju atau tidak setuju. Dikira nanti kita ini conflict on interest. Tapi prinsip­nya kalau itu untuk kesejahteraan dan syarat-syaratnya terpenuhi ya kenapa tidak. ***