"Kebijakan itu telah mengintegrasikan Indonesia dalam tata ekonomi dunia yang kapitalistik dan menciptakan kondisi ketergantungan terhadap lembaga dan negara donor yang beroperasi melalui jeratan jebakan hutang dan kebijakan turunannya yang berhasil mempengaruhi kemandirian ekonomi Indonesia hingga saat ini," kata Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Ahmad Basarah, saat menyampaikan pidato Pengukuhan Pengurus DPP PA GMNI masa bhakti 2015-2020, di Hotel Sahid, Jakarta (Selasa, 10/11).
Menurut Basarah, beberapa contoh penguasaan asing atas sektor-sektor ekonomi strategis nasional dapat dilihat dalam industri kendaraan bermotor, tambang, perkebunan, teleokomunikasi, perbankan dan lain sebagainya. Tak cukup hanya itu, pemerintah juga berencana meliberalisasi beberapa sektor bisnis untuk asing, yakni pelabuhan, diperkirakan bisa mencapai 49 perseb, Operator Bandara bisa mengelola hingga 100 persen, Jasa Kebandaraan bisa mencapai 49 persen, Terminal darat untuk barang bisa mencapai 49 persen, Periklanan, terutama negara-negara anggota ASEAN, bisa mencapai 51 persen.
"Merujuk fakta-fakta kekuatan modal asing yang beroperasi di Indonesia dan juga besaran utang luar negeri, berdasarkan laporan BI pada Agustus 2015 lalu yang telah mencapai 303,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 4.093,20 triliun dengan nilai kurs rupiah 13.500 per dolar, sesungguhnya sudah cukup membuktikan bahwa tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap asing," ujar Basarah.
Hal itu, menurut Ketua Fraksi PDIP di MPR ini, telah menjadi tantangan dan sekaligus ancaman tersendiri bagi kedaulatan serta kemandirian ekonomi bangsa saat ini. Tentu, penyikapan atas fakta-fakta tersebut bukanlah berarti PA GMNI anti modal asing. Akan tetapi harus harus cermat dan teliti dalam melakukan perjanjian kerja sama ekonomi dengan pihak negara lain atau lembaga asing, baik secara bilateral maupun multilateral.
"Kita juga harus berani untuk mereposisi kekuatan modal asing hanya sebagai faktor pendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga ketergantungan terhadap asing tersebut bisa dikurangi secara bertahap menuju kemandirian ekonomi bangsa yang berdikari," jelas Basarah.
Atas kondisi itu, lanjut Basarah, sesungguhnya telah memberikan gambaran kepada semua anak bangsa bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah tersesat dari iman ideologi bangsanya sendiri karena keluar dari haluan politik Trisakti. Dengan demikian, tema perjuangan PA GMNI dalam Kongres III lalu, yakni "Jalan Trisakti Menuju Tatanan Masyatakat Pancasila akan menemukan konteks dan relevansinya.
[ysa]
. Salah satu tantangan mewujudkan masyarakat Pancasila melalui jalan Trisakti adalah karena praktik politik dan ekonomi sekarang ini yang masih menganut liberalisme. Praktik liberalisme yang terjadi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya kebijakan pintu terbuka terhadap modal asing melalui produk hukum pertamanya, yaitu UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: