Ini Kata Gubernur Soekarwo Soal Kasus Salim Kancil

Penambangan pasir itu berujung pada tewasnya aktivis penolak tambang liar dan melukai rekannya, Tosan yang kemudian dikenal dengan Salim Kancil.

Menurut Sukarwo, aktivitas penambangan oleh PT Indo Mining Moderen Sejahtera (IMMS) legal. Namun, karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharuskan mendirikan smelter dan PT IMMS tak sanggup, maka aktifitas penambangan di sana dibekukan.

"Sebetulnya legal, bahkan pada saat pemeriksaan KPK dinyatakan legal. Karena Kementerian ESDM mengharuskan smelter, mereka tidak bisa maka didiamkan," ujar Sukarwo kepada wartawan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (2/10).

Di tengah pembekuan itu, lanjut Sukarwo, sejumlah orang yang dipimpin oleh Kepala Desa Hariyono melakukan aktifitas penambangan resmi di lokasi penambangan PT IMMS tersebut. Oleh Salim Kancil cs aktifitas itu ditentang bahkan dilaporkan ke Polres Lumajang.

"‎Pada saat berhenti itu kelompok pimpinan kepala desa ke situ.‎ Grupnya pak kepala desa. Makanya pada 12 Desember (aktivis) memberi tahu ke Kapolres ada penambangan ilegal," ujar Sukarwo.

Rentetan persitiwa itu yang kemudian berujung pada penganiayaan berujung kematian terhadap Salim Kancil terjadi.‎ Untuk menghindari peristiwa serupa terulang, Sukarwo selaku Gubernur Jawa Timur mendukung penertiban yang dilakukan oleh Kepolisian.

"‎Menertibkan, law enforcement kan polisi. Kita support polisi,"tegas Sukarwo.

Tak cuma itu, Sukarwo juga meminta agar Kementerian ESDM dibawah Sudirman Said mau membuka delegasinya di Jawa Timur‎ untuk mengurus permasalahan perizinan pertambangan. Sebab, saat ini pengurusan perizinan masih dilakukan di pusat.

"Kendalinya kan masih di ESDM. Sangat jauh. Menurut saya delegasikan pembantuan di provinsi," ujar Sukarwo.[dem]