Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe kesal karena Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil tidak berkoordinasi dengan Pemprov Papua saat berkunjung ke PT Freeport Indonesia, Papua.
"Etikanya memang begitu (harus koordinasi). Di situ ada penanggungjawab wilayah, teritorial," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 22/9).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, dengan tidak adanya koordinasi tersebut, hal ini akan membuat kegaduhan baru oleh pembantu Presiden Joko Widodo.
"Ini buat gaduh dan ini yang Pak Jokowi yang nggak mau. Aparat di bawah Pak Jokowi ini jangan bikin gaduh lah," ujar Ruhut.
Menurutnya, tidak ada salahnya tiga menteri tersebut pamit ke Pemprov Papua, atau paling tidak mengabari pejabat setempat disana.
"Apa salahnya pamit. Kita saling menghormati. Masuk suatu daerah sowan lah disitu," demikian Ruhut.
Sebelumnya Saleh Husin santai menanggapi protes Gubernur Papua, Lukas Enembe tersebut. Ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat (Selasa, 21/9), Saleh malah tunjuk hidung bagian protokoler.
"Itu mah urusan kecil. Itu kan urusan protokoler," ujar Saleh.
[zul]
Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul ikut menyayangkan sikap tiga menteri Kabinet Kerja yang tidak berkoordinasi dengan Pemprov Papua saat berkunjung ke Bumi Cendrawasih itu. 
BERITA TERKAIT: