"Kami masyarakat publik logis meminta tanggung jawab ke koorporasi (perusahaan). Penanggulangannya tidak menggunakan pendapatan negara, perusahaan wajib dituntut untuk menanggulangi ini sendiri," kata Direktur Kajian Walhi, Pius Ginting dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat bertema 'Republik Dibekap Asap' di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat (Minggu, 20/9).
Pasalnya, Pius menilai ketika perusahaan meraup keuntungan dari sumer daya alam yang ada di hutan, perusahaan lah yang mendapatkan untung untuk mereka sendiri.
Namun, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini. Pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan negara yang diperoleh dari mayarakat mengurusi kebakaran hutan.
Padahal, lanjut Pius, setiap perusahaan memiliki asuransi untuk menghadapi permasalahn tersebut.
"Semua perkebunan rata-rata semua diasuransikan, jadi perusahaan akan di-cover oleh asuransi. Kalau nggak mampu menanggulangi, lebih baik izin kerjanya dicabut aja biar tahun depan nggak terulang lagi," tukasnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: