Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengingatkan kembali di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pergantian jabatan seorang pejabat dilakukan dengan cara terstruktur.
"Pergantian pejabat di lingkungan Polri, KSAL, KSAU, dan KSAD pada zaman SBY sudah sesuai undang-undang, itu semuanya melewati Wanjakti. Jadi semua itu dari bawah, setelah ada usulan Wanjakti. Kalau dari Polri dilengkapi dengan Kompolnas, setelah itu ada satu, dua, tiga nama," jelasnya di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta (Minggu, 6/9).
Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu pun menjabarkan tahapan penggantian pimpinan lembaga negara di masa pemerintahan SBY periode 2004-2014 lalu.
"Ini dibahas di tingkat Presiden, Presiden tanya ke Kapolri atau Panglima, siapa, apa latar belakangnya, bagaimana karirnya. Semua dibicarakan, di minta pandangan, setelah itu baru diputuskan," beber Syarief.
Oleh sebab itu, dengan tahapan yang terstruktur tidak muncul gejolak di pihak TNI maupun Polri saat dilakukan pergantian pimpinan.
"Usulan penggantian atau pengangkatan itu semua dari bawah, sehingga tidak ada gejolak yang muncul baik dari TNI ataupun Polri. Kejadian ini tidak pernah terjadi di era SBY," kata Syarief membandingkan.
Karena itu, Demokrat berharap pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat menerapkan aturan baku yang ada dalam proses pergantian pimpinan lembaga negara. Agar tidak menimbulkan pro kontra di tengah publik.
"Artinya ada aturan, mekanisme, sistem baku yang harus diimplementasikan. Tidak berdasarkan sesaat saja, tidak berdasarkan rekomendasi sesaat," sindir Syarief.
[wah]
Partai Demokrat menyinggung proses pergantian Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang dilakukan mendadak, sehingga menimbulkan banyak tanya karena penilaian kinerjanya menegakkan hukum berdampak kegaduhan ekonomi. 
BERITA TERKAIT: