Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, akar masalah dari situasi ekonomi yang memburuk saat ini bukanlah pada persoalan dukungan politik, serta tak ada hubungannya dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sejauh ini, KMP juga bersikap obyektif dan tak pernah menjegal pemerintah, sebab ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi.
"Keadaan sekarang ini bukan soal koalisi partai pendukung di DPR. Tapi karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah dalam menilai keadaan. Pemerintah tak mampu menngkonsolidasikan timnya, tak mampu mendiagnosa, dan bahkan tidak tahu mana yang jadi prioritas," kata Fadli Zon kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 3/9).
"Bahkan Presiden sendiri tidak bisa membedakan mana tugas presiden, mana tugas ketua RT. Misalnya dalam soal distribusi kartu ke masyarakat, itu ruang lingkup tugas ketua RT, bukan Presiden," sambung Fadli.
Fadli Zon menilai bahwa pemerintah saat ini sudah mulai kehilangan momentum khususnya di bidang ekonomi. Dinamika global memang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional, namun situasi ini tidak akan bertambah buruk jika pemerintah mengerti bagaimana cara menghadapinya. Dengan demikian, ini terkait leadership dalam pemerintahan.
"Pemerintah tak mampu melakukan intervensi kebijakan ekonomi. Kegagalan ini dampaknya membuat jumlah pengangguran, kemiskinan, dan beban hutang luar negeri semakin meningkat. Rupiah terpuruk hebat sejak 1998. Cadangan devisa menurun. Rakyat juga yang akhirnya sengsara dan tambah menderita," jelas Fadli.
Sehingga, Fadli menekankan, jangan pernah berpikir dengan menambah dukungan partai ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk ini. Dan DPR saat ini terus memberikan dukungan kepada pemerintah selama program pemerintah baik untuk rakyat.
"Makin buruknya situasi ekonomi nasional saat ini, lebih karena kegagalan pemerintah sendiri untuk menyikapinya," demikian Fadli Zon.
[ysa]
. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, PAN bergabung ke pemerintahan karena mau membantu Jokowi-JK menghadapi situasi ekonomi nasional. 
BERITA TERKAIT: