Demikian disampaikan cendekiawan muslim pemerhati Malaysia yang juga Lektor Kepala Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Sudarnoto Abdul Hakim, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (1/9).
"Ini tentu bukan yang pertama. Mahathir Mohammad pun saat menjadi Perdana Menteri juga pernah diterpa soal isu ini," ungkap Sudarnoto, yang juga Ketua Dewan Pakar Kornas Forum Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM).
Saat itu, lanjut Sudarnoto, isu tersebut dihembuskan oleh pendukung Anwar Ibrahim dan ini yang kemudian melahirkan konflik yang sangat keras antara Mahathir dan Anwar Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Anwar pun dipenjara, dan bahkan hari ini masih mendekam di balik jeruji.
"Informasi penyaluran dana yang sangat besar sekitar 700 juta dolar AS ke rekening pribadi PM Najib, ditambah dengan
life style mewah istrinya menjadi problem serius karena tentu saja sangat mengusik ketenteraman masyarakat umum," jelas Sudarnoto.
Menurut Sudarnoto, demo besar di Malaysia yang mendesak agar Najib turun daru jabatannya, antara lain harus dibaca sebagai tubtutan publik agar diwujudkan pemerintahan yang bersih, bermuruah dan berorientasi kepada pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini misalnya terkait dengan soal transparansi keuangan, keadilan ekonomi, dan trust sebagai salah satu unsur penting membangun demokrasi.
"Masalahnya, demokrasi di Malaysia memang belum menggembirakan," demikian Sudarnoto.
[ysa]
. Apa yang terjadi di Malaysia saat ini memberikan gambaran bahwa isu korupsi dan abuse of power di kalangan pejabat tinggi masih cukup kuat. 
BERITA TERKAIT: