Sebab, instruksi Presiden yang disampaikan dalam pertemuan dengan menteri dan kepala daerah se-Indonesia tersebut justru berpotensi untuk mendorong terjadinya praktik korupsi.
"Karena mengabaikan fakta, ada masalah
value for money (ekonomis, efisien, efektif) dalam penyusunan anggarannya, sehingga akselerasi penyerapan yang asal maksimal justru beresiko," tegas Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pesan singkatnya (Selasa, 25/8).
"Jadi tidak bisa dimaknai maksimalisasi penyerapan anggaran sekadar membelanjakan anggaran an sich. Namun dibutuhkan ketepatan penggunaan anggaran tersebut," sambung penggagas Berjamaah Melawan Korupsi ini.
Makanya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, proses penyusunan anggaran sejak awal harus memperhatikan transparansi dan
value for money (ekonomis, efisien, efektif).
[zul]
BERITA TERKAIT: