Sebab, jelas Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, sampai hari ini masih ada puluhan juta rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Target sasaran program perlindungan dan pemberdayaan sosial saja ada 15 juta warga. Itu yang memenuhi syarat dan indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Realitasnya, jumlah orang miskin di Indonesia bisa lebih dari itu," ungkapnya.
Program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang ada dinilai belum menyentuh seluruh warga miskin. Persebaran program yang ada belum sepenuhnya merata.
Ditambah lagi, program verifikasi dan validasi data kemiskinan belum selesai dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan pemerintah masih meraba karena belum didukung oleh basis data yang benar.
Dalam konteks itu, Saleh meminta meminta pemerintah dalam hal ini kementerian sosial untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar program validasi dan verifikasi data kemiskinan segera dirampungkan. Dengan begitu, sasaran dan target perlindungan dan pemberdayaan sosial menjadi jelas.
"Pada akhirnya, program-program tersebut bisa mengatasi atau setidaknya meminimalisir dampak kemiskinan yang semakin hari semakin terasa," jelas anggota Fraksi PAN ini.
Hal lain yang diperlukan adalah tersusunnya grand design perlindungan dan pemberdayaan sosial. Tujuannya adalah agar seluruh aparatur negara mengerti arah percepatan penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, tentu harus ada target yang ditetapkan. Setidaknya, dalam 15 tahun ke depan, tingkat kemiskinan di Indonesia bisa ditekan sedemikian sampai pada titik terendah
"Momentum HUT RI saya kira tepat dijadikan sebagai titik awal. Memerdekakan warga miskin merupakan tugas penting negara dalam mengisi hari kemerdekaan," demikian legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
[zul]
Pemerintah diharapkan bersungguh-sungguh dalam memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Hal itu dinilai penting mengingat semakin lebarnya kesenjangan di tengah masyarakat. 
BERITA TERKAIT: