Organisasi tani yang terlibat adalah SPI, API, IHCS, ISMPI, POPMASEPI, HMPTI dan FKK HIMAGRI.
"Sebagai organisasi tani, organisasi mahasiswa pertanian dan masyarakat umum, kami merasa perlu membentuk upaya luar biasa menyikapi bencana kekeringan. Untuk itu, kami membentuk Posko Pemantauan Dampak Kekeringan," kata Ketua Umum SPI, Henry Saragih di Jakarta, Kamis (13/8).
Dia mengatakan posko bertujuan memantau bencana kekeringan yang terutama berdampak pada lahan pertanian dan tanaman pangan. Selain itu, posko juga akan mendata kerusakan, menyambung suara petani atau korban bencana, dan mengawasi kebijakan penanggulangan bencana kekeringan yang dilakukan oleh pemerintah.
Yang lebih penting lagi, posko ini juga memberikan rekomendasi tidak hanya respons tapi juga usaha pencegahan dalam jangka menengah dan panjang.
Posko sudah bergerak dan sejauh ini sudah mendapat laporan awal bencana kekeringan dan respon petani di sejumlah daerah, antara lain di Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.
Di Sumatera Barat misalnya, anggota SPI melaporkan kekeringin terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam. Lebih dari 375 hektar padi terancam gagal panen. Selain padi, petani sayuran juga mengalami penurunan hasil panen sebanyak 30-35 persen. Biasanya, pada musim tanam kedua ini petani bisa bercocok tanam dan juga menghasilkan padi. Tapi kali ini, 80 persen lahan pertanian di dua kabupaten ini gagal panen.
Sementara Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi) melaporkan di Jawa Barat diperkirakan 60 ribu hektar sawah terkena dampak bencana kekeringan.
"Seluas 9 ribu hektar diantaranya mengalami puso," demikian Henry.
[dem]
Sejumlah organisasi tani membentuk Posko Pemantauan Dampak Kekeringan. Posko didirikan untuk memantau bencana kekeringan yang berdampak pada terganggunya upaya mewujudkan kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaaan. 
BERITA TERKAIT: