Pada kondisi darurat bencana, bupati bisa menggunakan beras 100 ton dan gubernur hingga 200 ton. Sedangkan di atas 200 ton menerupakan kewenangan dari Menteri Sosial (Mensos).
"SOP Bulog mengirimkan beras dari gudang hingga titik distribusi. Sedangkan, dari titik distribusi hingga titik bagi merupakan tugas pemda," jelas Mensos Khofifah Indar Parawansa saat sidak di Gudang Bulog di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu (12/7).
Untuk kualitas raskin, diharapkan kepada tim koordinasi (tikor) raskin kabupaten/kota melakukan pengecekan di gudang Bulog sebelum dilakukan pengiriman ke tititik distribusi yang tidak jarang jaraknya sangat jauh.
Dirut Bulog memberikan jaminnan bahwa 1x24 jam jika ditemukan raskin seperti di atas. Maka Bulog akan mengganti dengan raskin yang baru dan layak untuk dikonsumsi.
"Beras yang tidak sesuai kualitas dan standar yang telah ditetapkan. Maka Bulog akan mengganti dengan raskin baru yang layak untuk dikonsumsi," katanya.
Dia juga memastikan stok raskin di gudang bulog aman hingga Desember tahun ini disesuaikan dengan APBN. Namun, bagi gudang Bulog yang melimpah stok beras bisa didistribusikan ke provinsi lain, seperti Papua dan Maluku.
[zul]