Hal itu terungkap dalam pertemuan tertutup antara Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu di kantor Bappenas, Jakarta (Jumat, 10/7).
"Pertemuan kita hari ini untuk menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan khususnya wilayah terdepan kita di perbatasan. Tugas kita sesuai amanat UUD melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan?" ujar Menteri Andrianof Chaniago.
"Saya usulkan dibentuk tim kajian bersama Bappenas dan Kemenhan untuk percepat pembangunan pangkalan militer. Lokasi yang tadi dibahas seperti daerah Sambas Tanjung Datuk, Natuna atau Tarakan. Hasil kajian nanti kita akan sampaikan pada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan beliau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi," sambungnya.
Di tempat yang sama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan kesetujuannya atas inisiatif Bappenas untuk merencanakan pembangunan pangkalan militer. Ia beranggapan potensi ancaman kedaulatan bangsa khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan harus jadi prioritas mengingat sering menjadi obyek sengketa perbatasan beberapa negara.
"Saya pernah tugas di Kalbar dahulu dan adanya pangkalan militer itu sangat tepat. Ada potensi sumberdaya alam kita di Natuna juga sumber laut kita yang melimpah yang harus dijaga. Ini prioritas dijaga," ujar mantan KSAD ini.
"Ide Bappenas ini bagaikan pucuk dicinta ulam tiba. Saya tidak mau melihat kasus Sipadan Ligitan terulang di era pemerintahan sekarang. Kemenhan siap mendukung rencana pembangunan pangkalan militer ini," demikian Ryamizard.
[ysa]
. Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertahanan sedang merancang pembangunan pangkalan militer untuk menjaga perbatasan Indonesia, khususnya yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. 
BERITA TERKAIT: