Anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali meminta pemerintah untuk tidak meneken kesepakatan perpanjangan Freeport kalau perusahaan itu tidak mau divestasi sahamnya 30 persen.
"Ini bukan soal untung-rugi saja, tapi soal kedaulatan atas kekayaan alam kita. Tahun 2015 ini Pemerintah harus miliki 30 persen saham. Kalau sekarang punya 9,36 persen, ya freeport harus divestasi lagi 21 persen. Nanti bisa dibagi Pemerintah, BUMN dan Pemda Papua," ujar politisi muda PKB itu, di Jakarta, Jumat (3/7).
Selain soal divestasi, dia juga meminta agar Pemerintah bisa membeli emas produksi Freeport dengan harga yang wajar. Artinya, lanjut dia, Pemerintah harusnya bisa beli emas Freeport di luar harga pasar.
"Soal harga, saya kira tidak fair kalau menggunakan harga pasar. Emas dan tembaga di tambang Freeport itu milik negara kok, mining right-nya juga ada di Pemerintah kan. Kalau pemerintah beli masak harga pasar?" kata Wakil Sekretaris FPKB DPR RI itu.
Selama ini Freeport sudah diberi banyak kelonggaran, antara lain soal smelter, ekspor konsentrat dan lain-lain.
"Freeport sudah banyak diberi kemudahan oleh Pemerintah kita. Sudah sewajarnya perusahaan itu menerima permintaan Pemerintah kita," tandasnya.
[dem]
Renegosiasi perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) masih alot dan belum tuntas. Bahkan bos Freeport, Mr Moffet harus bolak-balik ke Jakarta untuk merundingkan nasib perusahaan tambang emas raksasa itu. 
BERITA TERKAIT: