"Oligarki partai politik masih mencengkeram kuat melalui kaki tangan di DPR yang menyandera program kerja pemerintahan Jokowi. Ditambah lagi dengan aparat birokrat korup dan para jenderal pelanggar HAM di sekeliling Jokowi membuat kabur program perubahan yang diinginkan rakyat,†ujar Ketum Komite Rakyat Nasional (Kornas) A. Havid Permana mengomentari kinerja pemerintahan Jokowi belakangan ini.
"Hak menentukan dan membentuk kabinet itu adalah bagian dari kerja Presiden. Ketika kabinet yang dibentuknya ternyata tidak mampu bekerja sesuai yang diinginkan Presiden sebagai pimpinannya, jelas ini ada yang salah dari kinerja presiden. Ini semua dikarenakan Presiden belum menggunakan sepenuhnya hak preogratif sebagai Presiden,†katanya lagi.
Havid Permana menambahkan, selama ini partai-partai pendukung selalu mengatakan mereka adalah pendukung Jokowi. Tetapi justru sebaliknya, intervensi mereka yang menjadi penghambat kinerja pemerintahan Jokowi.
"Untuk itu sudah saatnya presiden Jokowi harus berani melepaskan dan membuktikan melalui kerja bahwa Presiden Jokowi bukan petugas partai, melainkan pimpinan negara yang diberi mandat tugas oleh rakyat,†masih kata Havid Permana lagi.
Pihaknya mendukung Jokowi mengevaluasi Kabinet Kerja dan menggunakan hak preogratif sepenuhnya tanpa intervensi siapapun dari pihak mananpun.
[dem]
Kalangan relawan juga menilai Joko Widodo belum berani melepaskan diri dari intrvensi politik yang selama ini membelenggunya. Akibatkan, hampir setahun berkuasa, Jokowi jauh dari apa yang diharapkan rakyat. 
BERITA TERKAIT: